Atlet Difabel Kurang Perhatian Pemda Majalengka

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

dejabar.id, Majalengka – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka kepada atlet penyandang disabilitas terkait anggaran dinilai belum sesuai harapan, sehingga para atlet difabel tidak bisa berkembang maksimal.

Hal itu diungkapkan Ketua National Paralympic Committee (NPC) Majalengka, Hendry Indra Gumilar, kepada dejabar.id, Jumat (6/9/2019).

Hendry mengaku, saat ini organisasinya tersebut tengah mengalami kesulitan pembiayaan untuk mengikuti sejumlah kejuaraan.

Bahkan untuk kegiatan pembinaan dalam persiapan mengikuti Papernas tahun 2020 mendatang di Papua, mereka harus menggunakan dana patungan dengan cara swadaya.

“Tak hanya persiapan Pepernas saja, melainkan juga selama ini untuk organisasi NPC dalam mengadapi kejuaraan apapun, kita selalu patungan karena tidak ada anggaran dari pemerintah,” ungkapnya.

Hendry menjelaskan, sejak berpisah dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Majalengka, para atlet difabel asal Majalengka kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

“Tahun 2019 ini saja, NPC Majalengka tidak diberikan anggaran. Padahal, prestasi mereka tidak bisa diremehkan,” ujarnya.

Misalkan, kata dia, pada Pelatnas nanti ada satu atlet asal Majalengka yang terpilih. Sedangkan untuk Papernas di Papua ada sekitar 7-8 atlet difabel asal Majalengka mewakili Jawa Barat.

“Di antaranya, Cabor Bulutangkis, Panahan, Tenis Meja, Catur dan Atletik serta lainnya. Bahkan sebelumnya pada kejuaraan Peperda atlet atlet NPC ini telah membawa harum Majalengka dengan mendapatkan mendali,” jelasnya.

Meski dalam sejarah, bonus untuk atlet difabel beprestasi disetaran dengan atlet normal dengan diberikan sebayak Rp500 juta oleh Pemda Majalengka.

“Namun kemarin kita mendapatkan kegembiraan dengan bonus disetarakan, tetapi untuk anggaran kami di tahun 2019 ini tidak diberikan,” keluhnya.

Terlebih, lanjut dia, legalitas organisasi NPC telah jelas, bahwa, kedudukan NPC berada sejajar dengan badan organisaasi KONI.

“Kami berharap kepada bupati agar ada kesamaan hak-hak dibidang olahraga. Seandainya KONI dapat anggaran. Kami juga dari organisasi olahraga penyandang disabilitas mendapatkan haknya,” tandasnya. (jja)

Related posts

Leave a Comment