DEJABAR.ID, TASIKMALAYA – Menjelang akhir tahun 2018, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw Bl) Tasikmalaya menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang bertema “Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan” dengan mengundang seluruh instansi pemerintah maupun swasta dan pengusaha di Priangan Timur yang telah bekerjasama dalam mendukung program KPw Bl Tasikmalaya.
Pada kegiatan yang diselenggarakan Kamis, 20 Desember 2018 di Ballroom Hotel Santika Kota Tasikmalaya, Kepala Perwakilan Bl Tasikmalaya, Heru Saptaji, menyampaikan evaluasi kinerja ekonomi tahun 201 8, serta prospek ekonomi dan arah kebijakan Bank Indonesia tahun 2019.
“Sebagaimana diketahui pada tahun 2018 dan diprediksi sampai beberapa saat ke depan, ekonomi global masih diwarnai kondisi ketidakmerataan yang disertai dengan situasi ketidakpastian yang tinggi. Setidaknya ada 3 (tiga) hal penting yang perlu kita cermati, yaitu: 1) pertumbuhan ekonomi dunia yang pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 3, 73% kemungkinan akan melandai ke kisaran 3,70 0/0 pada tahun 2019,” ungkap Heru.
Hal tersebut menurutnya mendorong volume perdagangan dan harga komoditas dunia tetap rendah sehingga menjadi tantangan bagi kita untuk menjadikan ekspor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kenaikan suku bunga bank sentral AS-The Fed, diperkirakan akan diikuti oleh normalisasi kebijakan moneter di Eropa dan sejumlah negara maju lainnya sehingga menyebabkan stance kebijakan moneter AS yang semakin ketat; Ketidakpastian di pasar keuangan global mendorong tingginya premi risiko investasi ke negara Emerging Markets,” tambahnya.
Adapun dengan langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia bersama Pemerintah, saat ini aliran portfolio asing berangsur-angsur kembali masuk menjadi sekitar 7,6 miliar Dolar AS untuk keseluruhan tahun 2018. Nilai tukar Rupiah pun sudah kembali ke kisaran Rp14.500 per Dolar AS.
“Dibandingkan dengan negara lainnya, sampai dengan November 2018, Rupiah terdepresiasi sekitar 7% atau lebih rendah dari negara-negara Emerging Markets lain seperti India, Afrika Selatan, Brasil, Rusia, dan Turki,” lanjutnya.
Selanjutnya, Heru menilai, Stabilitas nilai tukar Rupiah juga didukung oleh posisi cadangan devisa yang relatif tinggi sebesar 11 miliar dolar AS pada akhir November 2018, atau setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional yang sekitar 3 bulan impor.
Di tengah tantangan ekonomi global tersebut, ujar Heru, kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2018 relatif baik dengan stabilitas yang tetap terjaga dan pertumbuhan yang berlanjut. “Pertumbuhan ekonomi nasional sampai dengan akhir tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 5, 1 %, ditopang oleh kuatnya permintaan domestik. Investasi dan konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi, didukung oleh terjaganya daya beli dan meningkatnya program sosial Pemerintah,” ujarnya.
Ekspor tumbuh sekitar 6,9%. Akan tetapi, tingginya impor yaitu sekitar 12,3% menyebabkan permintaan eksternal berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018. Perbaikan kinerja perekonomian nasional disertai oleh upaya penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang aman.
Sejumlah kebijakan telah ditempuh, baik dari Sisi fiskal, sektor riil, maupun moneter. Secara keseluruhan tahun 201 8, defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap berada di level yang aman, yakni di bawah 3% PDB.
Pertumbuhan ekonomi Jawa tahun 2018 diperkirakan mencapai 5, 7%, dan dalam konteks regional Jawa Barat, pertumbuhan ekonominya juga diperkirakan mencapai 5,7% (yoy), atau lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 5, 29% (yoy).
Sejalan dengan perkembangan di Provinsi Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi di Wilayah Priangan Timur juga diperkirakan mengalami akselerasi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2017.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Wilayah Priangan Timur pada tahun 2018 diperkirakan mencapai sebesar 5,8% (yoy), meningkat dari tahun 201 7 yang sebesar 5,4% (yoy).
Inflasi nasional sepanjang tahun 2018 tetap rendah sehingga mendukung peningkatan daya beli masyarakat.
Dengan melihat perkembangan hingga bulan November, inflasi nasional pada akhir tahun 2018 diperkirakan sekitar 3, 2%, di bawah titik tengah kisaran sasaran 3,5+1 %. Di Jawa Barat, inflasi hingga bulan November mencapai 0, 28% (mtm) atau 2,97% (ytd), dan secara tahunan mencapai 3, 55% (yoy).
Sementara itu, di Wilayah Priangan Timur, daerah yang inflasinya termasuk dalam perhitungan inflasi nasional adalah Kota Tasikmalaya. Hingga November 2018, inflasi Kota Tasikmalaya tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Barat maupun Nasional, baik secara month to month, year on year, maupun year to date. Pada bulan November 2018, inflasi Kota Tasikmalaya tercatat sebesar 0, 26% (mtm), lebih rendah dari rata-rata historis selama 5 tahun terakhir yang sebesar 0,36% (mtm).
Secara keseluruhan untuk tahun 2018 inflasi Kota Tasikmalaya diperkirakan mencapai 2,4% (yoy). Terjaganya inflasi tersebut merupakan hasil nyata dari koordinasi yang erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah melalui implementasi program-program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dengan realisasi inflasi yang rendah, menunjukkan bahwa efektivitas program T PID di seluruh Wilayah Priangan Timur semakin meningkat.
Selanjutnya dari aspek perekonomian domestik, stabilitas sistem keuangan nasional terjaga ditopang oleh permodalan perbankan yang kuat, risiko kredit yang terkendali, meningkatnya penyaluran kredit, dan likuiditas yang cukup.
Fungsi intermediasi perbankan yang tetap kuat juga terjadi di Jawa Barat. Intermediasi perbankan di Wilayah Priangan Timur tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2017.
Penyaluran kredit tumbuh 8,1 % (yoy), dengan risiko kredit yang masih terjaga, yaitu dengan NPL sebesar 3,0% (dibawah batas indikatif 5%). Sementara itu, penghimpunan DPK tercatat tumbuh sebesar 10,4% (yoy). Dengan perkembangan pada penyaluran kredit dan penghimpunan DPK tersebut, terpantau bahwa Loan to Deposit Ratio di Wilayah Priangan Timur lebih dari 100%. Secara spasial, penyaluran kredit di Wilayah Priangan Timur terutama ditopang oleh perbankan di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu dengan pertumbuhan sebesar 1 1,78% (yoy) dan rasio NPL yang rendah yaitu sebesar 1,66%. Sementara itu, penghimpunan DPK tumbuh signifikan di Kota Banjar, yaitu sebesar 33,85% (yoy).
Kinerja positif ekonomi Indonesia tidak terlepas dari sinergi kebijakan yang kuat oleh Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai otoritas Iainnya dalam suatu bauran kebijakan ekonomi nasional.
Di Sisi Bank Indonesia, kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi, terutama nilai tukar Rupiah. Kenaikan suku bunga kebijakan moneter sebesar 1 75 basis point menjadi 6,00% ditempuh untuk memperkuat daya tarik aset keuangan domestik, sebagai langkah pre-emptive dan ahead-the curve terhadap tren kenaikan suku bunga global ke depan. Di bidang kebijakan makroprudensial, berbagai ketentuan telah dikeluarkan, salah satunya adalah pelonggaran ketentuan rasio Loan-toValue (LTV).
Di bidang sistem pembayaran, kebijakan terus diarahkan untuk memperkuat kelancaran, keamanan dan efisiensi mekanisme pembayaran berbagai transaksi ekonomi dan keuangan.
Bank Indonesia juga terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah baik dilakukan sendiri maupun dalam koordinasi Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
Bank Indonesia memprakarsai pengembangan core-princip/es dan instrumen keuangan sosial, seperti Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) dan Wakaf untuk mendukung pemberdayaan ekonomi. Pengembangan ha/al economic chains ditempuh melalui pemberdayaan ekonomi pesantren maupun di sejumlah sektor dan komoditas seperti pariwisata, makanan, fashion, dan UMKM. Edukasi dan kampanye pengembangan ekonomi-keuangan syariah dan gaya hidup halal digiatkan melalui penyelenggaraan secara rutin Festival Ekonomi Syariah (FeSyar) di tiga wilayah Indonesia dan International Syariah Expo dan Festival (ISEF) bertaraf internasional.
Tiga pelajaran penting yang dapat kita petik untuk memperkuat sinergi dalam memperkuat ketahanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan di tengah kondisi ekonomi global yang masih akan kurang kondusif adalah: 1) Stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus kita perkuat; 2) Daya saing dan produktivitas harus terus kita tingkatkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ke tingkat yang lebih tinggi. 3) Sinergi kebijakan antar otoritas menjadi kunci dalam upaya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.
Proyeksi perekonomian 2019
Ke depan, prospek ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan stabilitas yang tetap terjaga. Di tengah perkiraan ekonomi global yang tumbuh melandai, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diperkirakan tetap meningkat hingga mencapai kisaran 5,0-5,4%. Membaiknya pertumbuhan ekonomi didukung oleh tetap kuatnya permintaan domestik baik konsumsi maupun investasi. Di tingkat regional, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat untuk keseluruhan tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 5,3 — 5,7% (yoy).
Masih tetap tinggi, namun tidak setinggi tahun 2018. Inflasi 2019 diprediksi akan tetap terkendali pada kisaran sasaran 3,5+1 % dengan terjaganya tekanan harga dari Sisi permintaan, volatile foods dan administered prices, ekspektasi inflasi, dan stabilnya nilai tukar Rupiah. Defisit transaksi berjalan 2019 akan turun menjadi sekitar 2,5% dari PDB dengan langkah-langkah pengendalian impor serta peningkatan ekspor dan pariwisata.
Fungsi intermediasi perbankan akan terus meningkat. Pertumbuhan kredit pada 2019 diprakirakan mencapai 1012%, sementara pertumbuhan DPK perbankan mencapai 8-10% dengan kecukupan likuiditas yang terjaga. Stance kebijakan moneter yang pre-emptive dan ahead-the-curve akan dipertahankan pada tahun 2019.
Kebijakan makroprudensial yang akomodatif akan ditempuh untuk mendorong intermediasi perbankan dalam pembiayaan ekonomi. Kebijakan sistem pembayaran akan terus dikembangkan untuk kelancaran, efisiensi, dan keamanan transaksi pembayaran nontunai maupun tunai, termasuk dalam mendukung ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia akan terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Program-program pengembangan UMKM akan diperluas dan difokuskan pada pengendalian inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan.
Peranan dan Kontribusi KPw Bl Tasikmalaya
Dalam menjalankan tugasnya KPw Bl Tasikmalaya memiliki berbagai peranan fungsi yang terangkum dalam 7 besaran fungsi. 1) Fungsi Advisory Ekonomi dan Keuangan melakukan berbagai kajian secara komprehensif dengan dasar data statistik yang akurat dan terkumpul melalui berbagai kegiatan survei, liaison, dan focus group discussion dengan stakeholder terkait. Hasil analisa survei secara sektoral dipublikasikan dan dapat diakses secara luas melalui website Bank Indonesia.
2) Fungsi Pengelolaan Uang Rupiah senantiasa memastikan kebutuhan terhadap uang rupiah yang layak edar di Priangan Timur tercukupi.
Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018 adalah kas keliling, sosialisasi Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah, SUP TULANG (Suka Undian Pemenang? Tukarkan Uang Lusuhmu Sekarang), Lomba Video Clean Money Policy, dan Iklan Layanan Masyarakat Uang Layak Edar.
3) Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM merupakan ujung tombak dalam mendorong pengembangan UMKM, terutama yang berorientasi ekspor.
Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah pengembangan Klaster Bawang Merah, Klaster Budidaya Padi Total Organik Sukahening, Klaster Kopi Cigalontang, Klaster Bordir, pembinaan Wirausaha Bank Indonesia, pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, inisiasi membentuk Tasikmalaya Creative Festival (TCF) dan ikut menyelenggarakan Tasikmalaya October Festival (TOF), menginisasi kesepakatan aksi One Stop Priangan Timur Tourism, dan penyelenggaraan Tepang Juragan Priangan Timur.
4) Fungsi operasional sistem pembayaran menyelenggarakan kegiatan capacity building bagi bank peserta kliring dan secara rutin juga melakukan sosialisasi mengenai cek dan bilyet giro kosong kepada masyarakat.
5) Fungsi pengawasan sistem pembayaran, pengelolaan uang rupiah dan keuangan inklusif memberikan perlindungan konsumen kepada masyarakat melalui mediasi permasalahan yang dihadapi nasabah perbankan, penertiban Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA), mendorong implementasi GNNT melalui monitoring Bansos Non Tunai dan monitoring Transaksi Non Tunai di kalangan Pemda, serta mendorong perbankan untuk mengembangkan fitur pembayaran non tunai di berbagai merchant.
6) Fungsi koordinasi dan komunikasi kebijakan melakukan koordinasi yang paling strategis dalam rangka pengendalian inflasi di daerah melalui pelaksanaan berbagai program T PID, mengelola Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), beasiswa Bank Indonesia (GenBl), membangun Bl Corner di berbagai perpustakaan, melakukan sharing session dengan wartawan dan membuat iklan layanan masyarakat, serta berkoordinasi dengan perbankan melalui Badan Musyawarah Perbankan Daerah.
7) Fungsi manajemen intern.
Secara umum Indonesia telah menunjukkan ketahanan dalam menghadapi dampak rambatan global dengan stabilitas yang terjaga dan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut. Ke depan, prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik di tahun 2019 dan akan lebih baik lagi dalam jangka menengah-panjang. Kuncinya adalah sinergi kebijakan ekonomi nasional antara Pemerintah, Bank Indonesia dan berbagai otoritas lain.
Optimisme dan persepsi positif perlu terus kita perkuat untuk menyongsong masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Ketahanan akan semakin kuat dan pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi sehingga membawa negara Indonesia menuju negara maju dan masyarakat yang semakin sejahtera. (ian)
Leave a Reply