DEJABAR.ID.PANGANDARAN-Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, Surman, menyinggung soal mebeler yang terbilang masih minim. Hal tersebut dikatakan Surman saat ditemui Dejabar.id di sela-sela acara Pekan Kreativitas Seni dan Olahraha Siswa jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tingkat Kabupaten Pangandaran, Selasa (26/03/2019).
Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat tahun 2018 untuk capaian rata-rata 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) Kabupaten Pangandaran dan raport mutu tahun 2017 untuk jenjang SMP berada diposisi urutan pertama. Namun saja sarana dan prasarana di sekolah tidak seimbang dengan capaian prestasi yang diraih di bidang pendidikan.
“Untuk apa bangunan gedung sekolahnya pada bagus kalau mebelernya pada rusak,” cetus Surman kepada dejabar.id. Selasa (26/03/2019).
Surman mengungkapkan bahwa jumlah sekolah di Kabupaten Pangandaran sebanyak 282 SD dan 53 SMP, 36 diantaranya merupakan SD Negeri.
“Bagaimana caranya untuk memberikan gambaran supaya pendidikan meningkat, maka proses perkembangan di 8 standar pendidikan untuk pembiayaan di bantu oleh negara seperti dana Bos dari Pusat dan program Pangandaran Hebat dari Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran, lanjut Surman, telah meningkatkan kesejahteraan bagi para honorer dan sudah diakui dengan memberikan insentif sebesar Rp300 ribu perbulan.
” Sekarang sudah naik menjadi Rp700 ribu perbulan, yang diharapkan di perubahan anggaran mudah-mudahan diangkat menjadi Pekerja Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (P3K),”harapnya.
Surman juga mengimbau kepada pihak sekolah untuk tidak menambah jumlah guru honorer.
“Berdayakan saja guru honorer yang sudah ada jangan ada yang penambahan,” tambah Surman.
Surman menuturkan, untuk merubah sarana prasarana dan infrastruktur di sekolah sejak tahun 2016 sudah dibantu oleh pemerintah.
“Pada tahun 2016 bantuan sebesar Rp5 miliar, tahun 2017 naik menjadi Rp13 miliar dan di tahun 2018 naik lagi menjadi Rp17 miliar.
Bahkan di tahun 2019 sudah setara dengan daerah lainnya yaitu sebesar Rp26 miliar,” tuturnya.
Secara detail, Surman merinci rehab ruangan kelas di tahun 2017 rehab ada 42 ruangan, sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 80 ruangan dan di tahun 2019 ada sekitar 120 ruangan kelas termasuk puluhan ruang kelas SMP.
“Bahkan di tahun 2019 ini kami ingin menciptakan sekolah SMP sehat di Kecamatan Langkaplancar,” sebutnya.
Dengan anggaran yang masih minim, Surman berharap untuk pembangunan MCK sekolah ditiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran bisa melalui dana CSR oleh pihak BUMN (Bank BJB-red) yang siap untuk mendukung pendidikan di Kabupaten Pangandaran.
“Anggaran untuk sekolah dari program Pangandaran Hebat sebesar Rp11 miliar untuk sekolah SD dan SMP dan Rp9,6 miliar untuk pendidikan SMA yang ditranfer melalui bantuan ke Provinsi yang kemudian dikembalikan lagi ke sekolah SMA di Kabupaten Pangandaran,” terang Surman.
Sedangkan untuk sekolah swasta, lanjut Surman, bahwa Pemkab Pangandaran juga menyiapkan sebesar Rp12 miliar baik sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama, juga bantuan untuk mahasiswa UNPAD sebesar Rp400 juta pertahun yang sekarang naik menjadi Rp600 juta pertahun.
“Saya terima kasih banget kepada Pak Bupati dan Pak Wabub yang telah memperhatikan pendidikan di Kabupaten Pangandaran,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengaku heran kenapa IPM di Dinas Pendidikan rendah, karena salah satunya adalah rata-rata lama siswa, anak usia sekolah di Pangandaran untuk tamat SMP belum di garap dengan benar.
“Nah ini yang akan kita garap dengan benar dan itu yang sedang kita pikirkan, apalagi di tahun 2020 mendatang kontruksi APBD sudah bisa bergeser karena infrastruktur jalan sudah hampir selesai, dan nanti anggarannya bisa kita alihkan ke pendidikan peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi masyarakat,” singkatnya.(dry)
Leave a Reply