DEJABAR. ID, BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar akan terus ‘ngabret’ menuju provinsi digital. Semua permasalahan urusan birokrasi warga Jawa Barat akan dibuat dalam bentuk Digital.
Hal ini ditujukan agar ada pengawasan dari hulu ke hilir dan bersifat transparan. Dengan begitu potensi korupsi di lingkungan birokrasi dapat diminimalisasi bahkan dihilangkan.
Dalam rapat koordinasi terkait Implementasi Integrasi Pajak Pusat dan Daerah, Ridwan Kamil mengatakan ada tiga manfaat teknologi digital di ranah birokrasi.
Pertama, fungsi kontrol seperti e-budgeting. Kedua menjadi alat observasi sebagai pendukung ketika akan mengambil keputusan dan ketiga menjamin koneksi antara pemerintah dan warga sehingga demokrasi partisipatif melalui komunikasi digital dapat berlangsung.
“Saya bertekad akan terus mereformasikan birokrasi di Jawa Barat dan kami akan memberikan hal yang paling mahal yaitu political will,” ujar Emil usai menghadiri rapat implementasi di Gedung Sate, Selasa (18/6/2019).
Sementara upaya pencegahan korupsi sendiri merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Menurut Emil, Perpres ini menjadi alat yang lengkap untuk memonitoring tata kelola pemerintahan di bidang pencegahan korupsi baik di Kementrian, lembaga dan pemerintah daerah.(Eca)
Leave a Reply