DEJABAR.ID, PANGANDARAN – Semakin banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia telah menimbulkan korban pada anak-anak dan kerusakan pada sekolah. Pada tahun 2018 gempa Lombok telah menyebabkan 1.171 sekolah rusak dan 218.224 siswa terdampak. Sementara itu, Gempa dan Tsunami Palu menyebabkan 1.299 sekolah rusak dan 262.579 siswa terdampak.
Berdasarkan kondisi tersebut Presiden RI, Joko Widodo, pada 2 Februari 2019 memberikan arahan untuk meningkatkan edukasi kebencanaan di daerah rawan bencana melalui guru, masyarakat, dan pemuka agama. Edukasi kebencanaan diperlukan sebagai bekal agar peserta siap dan memiliki kapasitas menghadapi bencana.
Menindaklajuti arahan tersebut, BNPB menggelar Bimbingan Teknis bagi Pembina Pramuka untuk mengimplementasikan di Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang akan berlangsung selama 5 hari terhitung sejak tanggal 17 sampai dengan 21 Juni 2019 disalah satu hotel di Pangandaran.
Kasubdit Mitigasi BNPB, Moh. Robi Amri mengatakan, program ini merupakan prioritas nasional yang dicanangkan oleh BNPB yang bekerja sama dengan Kementrian pendidikan dan budaya juga Gerakan Pramuka Kwartir Nasional.
“Untuk peserta Bimtek kali ini yaitu pembina pramuka dari gugus depan yang berada di ruang lingkup Kabupaten Pangandaran sebanyak 40 orang ditambah anggota BPBD Kabupaten Pangandaran, untuk peserta dari pembina Pramuka di bagi menjadi 3 golongan yakni, golongan siaga, golongan penggalang dan golongan penegak,” ujarnya kepada Dejabar.id, Rabu (19/06/2019).
Salah satu alasan BNPB memilih tempat di Pangandaran, kata Robi, karena Pangandaran adalah daerah rawan bencana, di antaranya gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, untuk itu, pihaknya mengharapkan selepas Bimtek para peserta dapat mengimplementasikannya di gugus depan masing-masing. Sehingga diharapkan dapat memahami karakteristik bencana dan tanggap terhadap bencana.
“Kemitraan dengan pramuka merupakan langkah yang sangat strategis untuk membuat kegiatan pendidikan kebencanaan ini menjadi masif dan cepat dilakukan. Kegiatan tersebut merupakan langkah konkrit dari penandatangan MoU antara BNPB dan Kwarnas Gerakan Pramuka yang diselenggarakan pada tanggal 25 Januari 2019 lalu di Sentul, Bogor,” paparnya.
Di samping itu, lanjut Robi, kedepannya diperlukan kerjasama dan perluasan jejaring dengan Kementerian/Lembaga.
“Dan juga Pemerintah Daerah serta sebagai upaya sinergitas dan percepatan jumlah implementasi SPAB di daerah bencana,” pungkasnya.(dry)
Leave a Reply