DEJABAR.ID, BOGOR – Saat ini, kebutuhan energi Indonesia masih menggunakan sumber energi fosil sebanyak 94%, dan baru 6,51% saja menggunakan energi terbarukan. Padahal, pemerintah Indonesia sendiri menargetkan 23% penggunaan bauran energi terbarukan di tahun 2025.
Menurut Senior Advisor Albright Stonebridge Goup’s East Asia and Pasicific, Ratih Hardjono, mengembangkan energi terbarukan di Indonesia sesungguhnya menjadi penting dan relevan. Mengingat energi fosil yang selama ini digunakan akan habis, dan perlu waktu sangat lama untuk mengadakannya lagi. Selain itu penggunaan energi fosil berlebih juga dapat menimbulkan dampak baru, yaitu pemanasan global.
Lanjut Ratih, meskipun ada 70 proyek pembangkit listrik energi terbarukan telah diinisiasi dalam kesepakatan kontrak jual beli listrik yang belum pernah terjadi pada pemerintah sebelum-sebelumnya, namun guna mencapainya akan tergopoh-gopoh.
“Belum lagi tantangan jika ingin mengalihkan semua energi fosilnya ke energi terbarukan,” jelasnya saat workshop di salah satu hotel di Kota Bogor, Rabu (19/6/2019).
Ratih mengakui, potensi energi terbarukan lndonesia jelas sangat besar. Indonesia berpotensi menghasilkan 716 GW, energi dari solar photoboltaic (solar PV), hydropower, bioenergi, geoteermal, tenaga gelombang laut, dan angin.
“Masalah geografis, lahan, investasi yang harus dikeluarkan, penguasaan teknologi, pengelolaan di tingkat masyarakat, suku cadang, industri, dan bisnisnya, adalah beberapa yang harus dipikirkan dan dipastikan keberlanjutannya, jika ingin serius beralih ke energi terbarukan,” tuturnya.
Ratih menjelaskan, sampai saat ini porsi bauran energi primer Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih sangat tinggi walaupun produksi domestiknya terus menurun. Dari tahun 2017 sampai 2025, penyediaan BBM sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.
Sebagai negara berkembang, lanjutnya, lndonesia juga masih terjebak dalam perjanjian jangka panjang akan bahan bakar fosil dan kondisi arsitektur perekonomian yang masih sangat tergantung dengan bahan bakar fosil.
“Ketidakseimbangan dan ketidakadilan subsidi energi merupakan salah satu beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah Indonesia,” pungkasnya.(Jfr)
Leave a Reply