DEJABAR.ID, TASIKMALAYA – Memasuki hari jadinya yang ke 387, Kabupaten Tasikmalaya menggelar beberapa kegiatan yang dirangkum dalam istilah Motekar.
Namun hal tersebut mendapat beberapa pertanyaan yang menggeliat, tentang seberapa pentingnya Motekar digelar, karena beberapa masalah yang terjadi di masyarakat masih banyak yang belum terselesaikan.
Seperti yang diungkapkan, Lutfi Lutfiansyah, Ketua PC PMII Kabupaten Tasikmalaya. Lutfi menilai, Pemerintah bertahan distagnasi yang tak kunjung pernah dievaluasi.
“Coba bayangkan saja dari tahun ke tahun, pada momentum hari jadi, pemerintah hanya bisa mengapresiasi pendahulunya, dan mengklaim masa depannya tanpa pernah memperbaiki hari ini, kita sebetulnya simak pemaparan ketua DPRD , Bupati hingga Gubernur yangg di wakilkannya,” ungkapnya, Sabtu (27/07/2019).
Padahal menurutnya, ada hal yang lebih substansial yang harus di bereskan pemerintah di hari jadi ke 387 Kabupaten apakah lebih membaik atau memburuk.
Lutfi mengulas kasus-kasus yang terjadi beberapa tahun ini di Kabupaten Tasikmalaya seperti kasus korupsi, dimulai dari kasus dana hibah dan bansos ada juga dana infrastruktur yang melahirkan korupsi berantai setiap tahun nya (korupsi jalan dan jembatan Cisinga), hingga pemerintahan desa yang terjerat beberapa kasus korupsi di Kabupaten Tasikmalaya.
“Nah, kami menilai ini ada mekanisme dan sistem yang fatal yang belum kunjung diperbaiki, dan kami meminta tutup sistem dan celah kejahatan korupsi dimulai dari desa hingga ke pejabat pemda, baik yang buta ataupun terorganisir apalagi melibatkan stake holder yang lainnya,” tambahnya.
Selain itu, Lutfi juga menyoroti belum meratanya infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya, semisal urusan Jalan 1303 KM yang harus diselesaikan dengan sisa 430 KM yang belum dituntaskan terutama jalan-jalan di wilayah Tasik selatan seperti Puspahiang, Cibalong, Parungponteng, Cikatomas, Cikalong, Bojong Gambir dan Karang Nunggal.
“Selanjutnya jembatan Cipangaran Cigalontang yang memperihatinkan beberapa tahun ini, serta mangkraknya infrastruktur-infrastruktur yang lain seperti SOR Mangunreja, sengketa pembangunan wisata rumah kaca tasik misalkan, dan lain sebagainya,” terangnya.
Lutfi juga menyoroti wajah Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya masih semrawut carut-marut. Menurutnya, 2 tahunan kebelakang ini lembaga pendidikan menjadi ladang pencucian uang dan transaksi project-project liar. Dunia Pendidikan di kabupaten Tasikmalaya belum berbasis SPM,
masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan dan tidak terperhatikan.
“Dunia Pendidikan di kabupaten Tasikmalaya menjadi dunia menyeramkan seperti halnya kekeresan asusila dan lain sebagainya. Data komisi perlindungan anak indonesia daerah (KPAID) mengungkapkan, kasus kekerasan di kabupaten tasikmalaya meningkat 40%, 30% kasus kekerasan seksual, 13% kekerasan Fisik, 12% anak hilang dan 7% kasus lain, tentu ini PR yang harus dituntaskan,” lanjutnya.
Belum lagi, Lutfi melanjutkan, kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya menjadi rasa was-was masyarakatnya, pasalnya 3 bulan ini angka stunting meningkat di 10 desa dan tersebar di 6 kecamatan. Menurutnya, pemerintah harus sigap dan tanggap dalam kesehatan karna kesehatan masyarakat harus di jamin dan terjamin.
“Tentu pada momentum hari jadi ini saya kira akan lebih khidmat kalau ungkapannya ingin lebih baik. Jika begitu, mari kita sama sama merefleksi dan mengevaluasi. Anggaran 2,2 M besar lah untuk potong potong kuenyah, PMII menyayangkan hal tersebut. Di hari jadi ke 387 pemerintah sudah menyelesaikan Apa??” pungkasnya. (Ian)
Leave a Reply