PANGANDARAN, dejabar.id – Prosesi pelantikan serta pengambilan sumpah dan janji 40 anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019-2024 mendapatkan penjagaan ketat dari aparat Kepolisian, TNI, Satpol PP, Dishub dan personil keamanan lainnya, Senin (5/8/19). Penjagaan ketat dilakukan karena ada aksi dari Aliansi Rakyat, Pemuda dan Mahasiswa, “Pangandaran Goverment Watch”.
Koordinator lapangan Dudung Nurkhotim Sa’id dalam orasinya menandaskan, anggota DPRD Pangandaran yang baru dilantik harus bisa melaksanakan janji kampanye. “Tuntutan kami, anggota DPRD Pangandaran periode 2019 – 2024 untuk melakukan pengucapan janji kepada rakyat dan penandatanganan, serta pernyataan memberi mutu kepada rakyat,” kata Dudung dalam orasinya.
Anggota DPRD yang baru saja dilantik mesti bekerja sesuai dengan fungsinya dan harus bekerja untuk rakyat. “Kepada anggota DPRD yang baru dilantik harus bekerja sesuai dengan janji-janjinya waktu kampanye. Kini kami meminta perjanjian kepada anggota DPRD untuk bekerja untuk rakyat Pangandaran,” tegasnya.
“Kami juga menegaskan, anggota DPRD Pangandaran terlantik harus bekerja mementingkan kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan,” imbuhnya.
Aksi unjuk rasa ini disikapi oleh Ketua DPRD Pangandaran sementara masa jabatan 2019-2024, Asep Nurdin yang menyatakan pihaknya akan mulai bekerja untuk rakyat setelah pembentukan fraksi-fraksi.
“Kami anggota DPRD Kabupaten Pangandaran akan bekerja untuk masyarakat Pangandaran, mari kita diskusi untuk kemajuan masyarakat Pangandaran,” serunya.
Asep mengajak semua masyarakat serta elemen di Pangandaran bersama-sama bersatu untuk membangun Pangandaran. “Kami juga sama punya pemikiran untuk membangun Kabupaten Pangandaran,”kata dia.
Aksi unjuk rasa ini dapat pengamanan ratusan personil dari Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub Pangandaran. Massa membubarkan diri setelah seluruh anggota DPRD Kabupaten Pangandaran menandatangani pakta integritas. (dry)
Leave a Reply