BANDUNG – Respons masyarakat saat ini cenderung terbelah dua antara kecemasan ekstrem dan anggapan sekadar tren sesaat ketika mengobrolkan persoalan Artificial Intelligence, AI, alias kecerdasan buatan.
Di tengah kegaduhan persepsi tersebut, langkah konsisten Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyuarakan pentingnya pelajaran coding dan AI sejak sekolah dasar menjadi pemandangan yang sangat menarik.
Ketua Umum Jaringan Rewalan Pendukung Gibran Rakabuming Raka, GIBRANKU, Ananta Agung Junaedi menilai, melalui kalimat viralnya, Wapres sebenarnya sedang menantang seluruh masyarakat untuk memilih menjadi penonton yang ketakutan atau pengendali kemudi.
Menurutnya, langkah taktis ini sangat mendasar karena aturan main global telah berubah, di mana negara paling makmur kini adalah negara yang paling pintar mengelola data serta teknologi.
“Selama ini Indonesia selalu dan lebih sering memosisikan diri sebagai konsumen daripada produsen di pasar digital terbesar Asia Tenggara, ASEAN. Oleh karena itu, fokus Wapres pada AI harus dibaca sebagai upaya strategis untuk ‘curi start’ agar anak muda kita menjadi pencipta nilai tambah yang berdaya saing tinggi,” ujar Ananta Agung Junaedi, Senin 8 Juni 2026.
Ananta Agung Junaedi juga menekankan bahwa gagasan memasukkan coding sejak sekolah dasar sering salah dipahami sebagai upaya menjadikan anak-anak kuli ketik kode komputer.
Padahal, tujuan aslinya adalah melatih otak anak-anak sejak dini agar terbiasa berpikir kritis, logis, sistematis, serta mahir dalam mencari solusi masalah.
Visi besar mengenai penguasaan teknologi ini tidak melulu hanya bicara soal anak sekolah ataupun korporasi raksasa yang berada di Ibu Kota semata.
“Wapres justru mendorong adanya pemerataan akses melalui pelatihan AI untuk para pelaku UMKM, pelajar, hingga para santri di berbagai daerah pesantren,” tegasnya.
Jika kondisi pemerataan yang dicitakan ini terwujud, menurutnya, ekonomi rakyat kecil seperti pedagang baju di pasar dan peternak di desa akan melompat lebih tinggi secara mandiri.
Efek domino positif ini diproyeksikan juga akan membawa perubahan signifikan pada wajah pelayanan publik serta birokrasi kita yang selama ini dikenal lambat.
Ia juga mengatakan, masalah klasik seperti kemacetan lalu lintas, ruwetnya administrasi bantuan sosial, hingga keterlambatan penanganan bencana sebetulnya dapat diurai secara presisi dengan bantuan sistem AI.
Penggunaan teknologi ini diyakini mampu memangkas berbagai prosedur berbelit-belit yang selama ini kerap menjadi celah terjadinya praktik pungli dan tindakan korupsi.
Kendati demikian, Ketua Umum GIBRANKU mengingatkan bahwa optimisme besar ini tetap memiliki lampu kuning yang harus diwaspadai jika tidak diikat dengan aturan moral.
“Pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar untuk segera melahirkan regulasi hukum yang tegas mengenai batasan etika penggunaan kecerdasan buatan di Indonesia,” ujar dia.
Dikatakannya juga, pelatihan teknologi mutakhir ini wajib dibarengi dengan edukasi moral digital yang kuat agar tidak disalahgunakan untuk menyontek atau menyebarkan informasi hoaks.
“Pesan penting Wapres agar kecerdasan buatan digunakan secara bijak harus segera diterjemahkan menjadi panduan praktis di sekolah maupun lingkungan kerja,” ucapnya.
Ananta juga mengatakan, bahwa teknologi AI sudah berada di depan mata dan terus bergerak tanpa menunggu kesiapan kita untuk menghadapi segala perubahan zaman.
Menurutnya, visi Gibran hari ini menyodorkan pilihan yang sangat jelas untuk berani memeluk perubahan ini demi kesejahteraan manusia.
“Bukan menjajah kemanusiaan. Kemudian membekali generasi muda terbiasa berpikir kritis, logis, sistematis, dan mahir mencari solusi saat menghadapi masalah, problem solving,” pungkasnya. (*)
Leave a Reply