Dejabar.id – Organisasi Masyarakat (Ormas) Barisan Pejuang Demokrasi (BAPEKSI) menekankan pentingnya masyarakat untuk waspada dengan berbagai fenomena alam dan bencana yang terjadi di Nusantara. Pihaknya tidak bisa terus mengandalkan dan menunggu pemerintah yang seringkali di anggap lambat dan birokratis dalam merespon bencana. Menghadapi kenyataan tersebut, BAPEKSI akan meluncurkan satuan tugas (Satgas) Bencana untuk merespon cepat berbagai bencana. “Khususnya untuk di Jawa Barat dan Banten, kita akan segera membuat tim reaksi cepat siaga bencana dalam membantu masyarakat,” kata Ketua Umum BAPEKSI, Mayjen Purnawirawan TB. Hasanuddin, Rabu (17/12) Saat melakukan Rapat Konsolidasi Akhir Tahun Di Purwakarta. TB. Hasannuddin mengutarakan pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan bencana. “Dan mereka para kandidat Satgas akan dilatih dengan kemampuan siaga bencana. Untuk Awal kita rekrut 30 orang. Angotanya harus dibawah 35 Tahun,” ungkap Anggota DPR RI tersebut.
Sejak berdiri, Agustus 2024, BAPEKSI telah melakukan berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat diantaranya adalah Pendampingan UMKM, dan Budidaya Ikan Tawar. Setidaknya ada 16 titik budidaya ikan lele dan ikan nila di Banten dan Jawa Barat. BAPEKSI juga telah meluncurkan Desa Mandiri Di Desa Cisaat, Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, Banten. Desa Mandiri, mendorong Desa tersebut memiliki kemandirian pada sektor ekonomi, khususya pelaku UMKM dan Pertanian. Desa Mandiri ini diharapkan bisa menjadi contoh pemberdayaan berbasis kolaborasai antara masyarakat dan pemerintah.
Selama setahun BAPEKSI juga telah mendampingi lebih dari 300 kasus hukum lewat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bapeksi yang dibentuk setahun lalu. Dengan 17 LBH di Tingkat Cabang Kabupaten dan 2 tingkat DPD, LBH Bapeksi telah meringankan beban mereka yang memerlukan pendampingan hukum.
Sekretaris Jenderal BAPEKSI, Bahroji menguraikan berbagai kegiatan yang diluncurkan adalah bentuk partisipasi organisasi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan dan pendampingan hukum. “Sesuai dengan arahan ketua umum, tujuan demokrasi itu adalah untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan baik secara hukum, ekonomi dan sosial. Karena itulah Ormas kita mengambil sikap konkret kepada masyarakat. Bukan pada orientasi politik praktis,” ujar Founder SultanTv ini. Dalam Rapat Konsolidasi tersebut hadir Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Ardi Kusumah, Bendahara Umum Rina Eka Arinawati, Ketua DPD Jawa Barat, DKI dan Banten, Serta Seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
Leave a Reply