JAKARTA, Dejabar.id – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mendorong pemerintah dan DPR segera membahas undang-undang khusus penyadapan. Regulasi ini diperlukan untuk memperjelas pihak yang berwenang, tujuan, prosedur, serta mekanisme pengawasan penyadapan.
Menurut TB Hasanuddin, aturan penyadapan saat ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang dengan mekanisme dan batas kewenangan yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman pelaksanaan sekaligus membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.
“Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang,” ujar TB Hasanuddin, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, urgensi pembentukan UU khusus Penyadapan memiliki landasan hukum, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Selain itu, Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengatur bahwa penyadapan untuk kepentingan penyidikan diatur melalui undang-undang khusus.
“Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya,” katanya.
TB Hasanuddin menilai, kewenangan penyadapan yang dimiliki Polri, TNI, BIN, KPK, BNPT, dan Kejaksaan Agung harus disertai pembatasan serta pengawasan yang jelas. Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya.
“Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti peredaran perangkat penyadapan yang kini semakin mudah diakses dan diperjualbelikan. Menurutnya, kepemilikan serta penggunaan perangkat tersebut perlu dibatasi hanya bagi lembaga yang memiliki kewenangan dan kepentingan penegakan hukum.
“Harus ada aturan yang jelas mengenai lembaga mana saja yang boleh memiliki dan menggunakan alat penyadapan. Organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakannya,” ujarnya.
Selain membatasi kepemilikan perangkat, TB Hasanuddin mendorong penguatan pengawasan, termasuk melalui parlemen, untuk memastikan penyadapan tidak melanggar hak privasi dan hak konstitusional masyarakat.
Ia menegaskan, UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.
Leave a Reply