Dejabar.id–
Langkah cepat TNI dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Respons yang dinilai transparan ini dianggap sebagai sinyal kuat komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Analis politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Dr. Selamat Ginting, menilai tindakan TNI patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan institusi dalam menjaga akuntabilitas di tengah sorotan publik.
“Respons cepat ini mengirimkan pesan penting bahwa hukum harus tetap ditegakkan, tanpa memandang siapa yang terlibat maupun sensitivitas institusi,” ujar Selamat Ginting, Kamis (19/3/2026).
Empat Prajurit TNI Jadi Tersangka
TNI sebelumnya telah menetapkan empat prajurit sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Penetapan ini diumumkan langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (18/3/2026).
Kasus penyerangan terhadap Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS itu dipastikan akan diproses melalui mekanisme peradilan militer, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Menurut Selamat Ginting, keterbukaan yang ditunjukkan TNI dalam mengungkap pelaku menjadi langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan publik. Ia menyebut transparansi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam sistem demokrasi modern.
“TNI dalam kasus ini menunjukkan bahwa kredibilitas dibangun dari keterbukaan, bukan penyangkalan,” katanya.
Langkah tersebut juga dinilai mencerminkan perubahan pendekatan institusi yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kritik masyarakat sipil.
Sorotan terhadap Penegakan Hukum
Di sisi lain, Selamat Ginting menilai penanganan kasus ini juga membuka ruang perbandingan dengan penegakan hukum di institusi lain. Ia menyinggung kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang sempat berjalan lama dan menuai kritik publik.
Meski pelaku dalam kasus tersebut telah diadili, menurutnya, masih ada pertanyaan terkait pengungkapan aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
“Persoalannya bukan hanya kemampuan teknis, tetapi konsistensi dan kemauan untuk mengungkap fakta secara terbuka,” ujarnya.
Ujian Integritas Penegakan Hukum
Selamat Ginting menambahkan, aparat penegak hukum di Indonesia sejatinya memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni, mulai dari digital forensik hingga biometrik. Namun, tantangan terbesar terletak pada komitmen untuk menegakkan hukum secara objektif.
“Transparansi menjadi ujian integritas yang paling nyata. Apakah hukum ditegakkan apa adanya, atau dikompromikan demi menjaga citra,” tutupnya.
Kasus ini hingga kini masih terus didalami oleh aparat terkait, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat di balik aksi kekerasan tersebut.***
Leave a Reply