DEJABAR.ID, CIREBON – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mengingatkan agar jajaran birokrasi di wilayah Jawa Barat, agar menerapkan birokrasi yang dinamis, agar pembangunan di daerah tidak kaku dan terpaku karena peraturan saja.
Hal tersebut diungkapkannya saat peresmian program Layad Rawat Provinsi Jawa Barat dan gedung Public Safety Center (PSC) 119 di Gedung PSC 119, Jl. Sudarsono Kota Cirebon, Rabu (14/11/2018).
“Agar pembangunan bisa berjalan, maka tidak harus mengikuti aturan birokrasi. Makanya dibutuhkanlah birokrasi yang dinamis,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menambahkan, dalam jajaran birokrasi ini terdapat tiga tipe. Yang pertama adalah birokrasi aturan, di mana semua proses birokrasi dijalani sesuai aturan. Menurut Kang Emil, birokrasi jenis ini dipakai waktu zaman dulu. Sehingga masih terkesan kaku.
Untuk yang kedua, lanjut Kang Emil, ada birokrasi performa. Artinya adalah, birokrasi yang memiliki kinerja yang bagus, akan diberi apresiasi. Pejabat yang performanya bagus akan dipromosikan. Dan sebaliknya, jika kinerjanya buruk, maka akan diberi sanksi. Semuanya tergantung dari permorma dan kinerja.
“Kedua tipe birokrasi itu masih belum terbaik. Karena, tujuan pembangunan masih bisa saja terhambat,” tuturnya.
Karena itu, tambah Kang Emil, seharusnya dilakukanlah tipe birokrasi yang ketiga, yakni birokrasi dinamis. Dengan birokrasi ini, maka pembangunan bisa mencapai tujuan tanpa harus terkena peraturan birokrasi, karena memiliki sifat dinamis dan tidak kaku.
Kang Emil mencontohkan, jika memang ada universitas yang akan melakukan pembangunan di bidang pendidikan, maka pemerintah akan mempercayakan universitas tersebut untuk mengembangkan programnya, tanpa harus ada kendala dari birokrasi.
“Selain itu, ada juga salah satu bank syariah yang mau membangun rumah sakit. Maka saya percayakan pembangunan itu kepada mereka. Karena pembangunan itu bukan hanya dari pemerintah saja,” tuturnya.
Untuk itu, lanjutnya, dengan adanya birokrasi yang dinamis akan semakin mempercepat pembangunan, terutama di wilayah Jawa Barat. Sehingga, masyarakat bisa merasakan manfaatnya langsung dengan cepat dan tepat.
“Salah satunya di Kota Cirebon, yang harus menjadi kota birokrasi yang dinamis di Jawa Barat,” pungkasnya. (jfr)
Leave a Reply