Press ESC to close

BASIS Kota Cirebon Gelar Aksi Damai Tolak Revisi UU KPK

  • September 20, 2019

dejabar.id, Cirebon – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Aksi Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (BASIS) Kota Cirebon, menggelar aksi damai terkait isu KPK, di depan Balai Kota Cirebon, Kamis (19/9/2019). Mereka menolak adanya revisi UU KPK.

Aksi tersebut dimulai sejak pukul 15.00 WIB. Mereka membentangkan spanduk besar bertuliskan ‘Pak Presiden, KPK mau dikubur di mana?’ dan juga membawa kertas-kertas bertuliskan bentuk protes terhadap revisi UU KPK. Bahkan, ada di antaranya yang mengenakan kostum pocong sebagai lambang bahwa KPK sudah mati.

Menurut koordianto aksi, Yogi, aksi damai ini sebagai bentuk protes para mahasiswa terhadap revisi UU KPK. Dirinya menilai, KPK adalah anak kandung reformasi, yang didirikan untuk memberantas tindak pidana korupsi, dengan asumsi bahwa lembaga penegak hukum lain masih belum atau tidak dipercaya dalam melakukan pemberantasan korupsi.
Sedangkan untuk nilai, inisiatif, dan komitmen etis atas pemberantasan korupsi yaitu datang dari presiden melalui lembaga super body yang dinamakan KPK.

“Tapi, situasi hari-hari ini justru menunjukan sikap sebaliknya, yaitu mematikan peran strategis dan sentral dari KPK dengan dalih menimbulkan kegaduhan tata negara, memperlambat investasi, dan mempermalukan koruptor, yang di mana dalih-dalih tersebut notabanenya disampaikan oleh pihak-pihak yang potensial untuk melakukan tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Untuk itu, lanjutnya, atas dasar dalih ketidak masuk akalan revisi UU KPK yang justu mematikan peran KPK dan melonggarkan tindakan korupsi, BASIS Kota Cirebon menyerukan dan menuntut kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, untuk tidak menyutujui Revisi UU KPK.

BASIS Kota Cirebon juga menyerukan kepada Presiden RI untuk bertanggung jawab dengan mengeluarkan PERPPU sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti UU dan Pesiden masih memiliki waktu 60 hari sejak disahkan UU KPK kemarin. Kemudian, juga mendorong masyarakat sipil dan lapisan masyarakat untuk melakukan Judial Review ke Mahkamah Konstitusi.

“Hal-hal demikian bertujuan untuk memperkuat kembali Lembaga KPK, agar dapat mencegah dan menangkap koruptor sebagai pencuri keadilan di Republik Indonesia,” pungkasnya.(Jfr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *