DEJABAR.ID, SUBANG – Tokoh pemerhati kebijakan daerah, Budi Setiadi merespon situasi terkini yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam hal ini, terkait dengan persoalan biaya pendidikan yang dirasa memberatkan.
Budi Setiadi menyikapi banyaknya keluhan masyarakat tentang biaya pendidikan yang makin tinggi. Dia menyatakan bahwa seharusnya pimpinan pemerintahan daerah memberi penjelasan kepada masyarakat.
“Hal ini mengingat urusan pendidikan dasar dan menengah jadi wewenang pemda Subang. Sehingga sudah seharusnya kepala daerah menjelaskan kepada masyarakat tentang kebijakan bidang pendidikan. Termasuk kebijakan alokasi dana 20 % APBD untuk pendidikan,” ujar Budi dalam keterangan yang diterima, pada Kamis (18/07/2019).
Budi menjelaskan, sekurang-kurangnya ada dua masalah mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini. Yakni yang pertama adalah standarisasi pelayanan pendidikan pada setiap satuan pendidikan, sehingga pelayanan pendidikan yang menjadi bagian dari pelayanan publik menjadi diskriminatif.
“Hal inilah yang menjadi masalah dalam PPDB, yang hingga saat ini tidak ada tanggapan sama sekali dari pemda Subang,” tandasnya.
Yang kedua, kata Budi, adalah pengalokasian anggaran pendidikan yang tidak mengedepankan azas prioritas. Kalau saja pemda fokus untuk menyelesaikan masalah mendasar dalam pendidikan, nampaknya masyarakat tak harus menanggung beban yang tinggi dan sangat mungkin bisa gratis sebagaimana dijanjikannya pada saat kampanye.
“Untuk kepentingan pendidikan ke depan marilah kita duduk bersama mengurai benang kusut dalam penyelenggaraan pendidikan di Subang,” saran Budi.(Ahy)
Leave a Reply