DEJABAR.ID, PANGANDARAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah menyetujui penetapan Raperda Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran tahun 2019.
Penetapan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan beberapa unsur stakeholder.
Menurut Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H Iwan M Ridwan menerangkan bahwa pembahasan APBD tahun 2019 sudah selesai dilaksanakan dan tanpa hambatan apapun.
“Memang ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan dalam pembahasan kali ini,”ujarnya kepada dejabar.id. Kamis (29/11/2018).
Kesepakatan yang dimaksud, kata Iwan, adalah mengenai pembiayaan pembangunan RSUD yang sampai saat ini mencapai Rp 238 miliar lebih. Kemudian kebijakan menaikan insentif RT/RW yang mencapai Rp 500 ribu/orang.
“Selanjutnya pemberian honor kepada guru-guru dibawah Kemenag, dan tahun depan mereka akan diberi insentif sebesar Rp 3,600.000 pertahun, dana itu sebagai apresiasi buat mereka,” paparnya.
Iwan menegaskan, untuk guru honorer khususnya K2 akan mendapat kenaikan insentif sebesar Rp 400 ribu, jadi mereka akan mendapatkan Rp 700 ribu perbulannya.
“Itu untuk guru honorer yang berada dibawah Dinas Pendidikan,”ucap Iwan.
Sementara itu, lanjut Iwan, Kepala Desa akan mendapatkan motor dinas, mereka sudah menganggarkan sebesar Rp 30 juta per unitnya.
“Mungkin sekelas Yamaha N-Max lah, kalau dengah harga segitu,”jelasnya.
Menurut dia, pemberian motor dinas tersebut merupakan kabar gembira untuk kepala desa.Karena untuk harga N-Max sendiri kisaran Rp 28 jutaan.
“Penganggaran untuk pembangunan Kantor Polsek Langkaplancar, penyelesaian beberapa jembatan, ruas jalan juga sudah dilakukan. Sementara untuk banprov untuk penataan objek wisata bertambah Rp 40 miliar, jadi total banprov itu Rp 80 miliar,” ungkap Iwan.
Jadi, papar Iwan, Total Belanja Kabupaten Pangandaran mencapai Rp 1,2 Triliun. Sementara itu DPRD Kabupaten Pangandaran telah menyetujui anggaran belanja daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2019,baik itu belanja langsung maupun tidak langsung.
“Untuk belanja daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2019 adalah Rp 1,2 triliun, belanja langsungya sebesar Rp 608 miliar dan belanja tidak langsungya sebesar Rp 679 miliar,” ungkapnya.
Sedangkan untuk belanja tidak langsung pegawai, Iwan menambahkan anggarannya sebesar Rp 437 miliar, belanja hibah Rp 27 miliar, belanja bansos Rp 3 miliar, belanja bagi hasil kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes sebesar Rp 11 miliar, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemdes sebesar Rp 197 miliar dan biaya terduga sebesar Rp 2,5 miliar.
“Belanja langsung pegawai sebesar Rp 23 miliar, belanja barang dan jasa (barjas) Rp 222 miliar dan belanja modal Rp 363 miliar. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 144 milair, dana perimbangan sebesar Rp 885 miliar dan pendapatan daerah yang sah sesbesar Rp 191 miliar. Sementara untuk SILPA tahun anggaran sebelumnya mencapai Rp 66 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 1 miliar,
“tutur Iwan.
Sementara itu Wakil Bupati Pangandaran H Adang Hadari mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pariwisata, tetap menjadi prioritas mereka di tahun 2019.
“Pokoknya yang menjadi isu strategis tetap menjadi prioritas kita, termasuk pembangunan jalan-jalan yang menghubungkan antar darah dan juga jalan wisata,” tegasnya.
“Kalapun tidak selesai dalam anggaran murni 2019, akan kembali dianggarkan pada perubahan 2019. Untuk kekurangan pembangunan rumah sakit sendiri tinggal Rp 183 miliar dari APBD Rp 63 milair, Provinsi Rp 25 miliar, pusat Rp 37, 8 miliar, jadi masih kurang Rp 12 miliar tapi itu bisa diakali dari defisit,”pungkasnya. (dry)
