DEJABAR.ID, SUBANG-Forum Pondok Pesantren (FPP) se-Kabupaten Subang menolak segala bentuk politisasi jelang Pemilu 2019 yang dapat memecah belah persatuan umat di lingkungan pondok pesantren.
Ketua FPP Subang, KH Maman S. Jamaludin mengatakan menjelang Pemilu 2019 khususnya Pilpres, Pesantren rentan dijadikan alat untuk politisasi mendukung salah satu paslon
“Menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, kita selalu merapatkan barisan untuk menjaga dan mencegah adanya kegiatan yang bersifat provokatif, mengahasut, ujaran kebencian, hoax atau berita bohong serta isu sara,“ kata Maman, usai salat Jumat (25/1/2019)
Menurutnya, Pesantren tak pernah menolak didatangi oleh Paslon Capres/ cawapres maupun Caleg untuk bersilaturahmi.
“Kita akan menolak bila ada Paslon yang bertarung di Pemilu 2019 untuk yang meminta dukungan politisasi massa dilingkungan pesantren”tandasnya
Maman bersama pengurus dan pimpinan pondok pesantren pun mendeklarasikan dukungannya terhadap upaya Polri dalam menciptakan lingkungan Kamtibmas yang aman, damai dan sejuk dalam rangka menghadapi Pemilu 2019 sehingga penyelenggaraan berjalan lancar, jujur dan adil.
“Semoga apa yang kita deklarasikan menjadi langkah mengisi bagaimana kita berbudaya yang baik dalam menghadapi pemilu dengan nilai-nilai kebaikan,” katanya.
Kapolres Subang, AKBP Muhammad Joni maupun Wakil Bupati Subang, Agus Masykur serta Dandim 0605 Subang Letkol Arh. Edi serta unsur pemerintahan menyambut baik apa yang telah dideklrasikan para pengasuh Pondok Pesantren karena budaya yang baik dalam berpolitik tanpa diciderai dengan politik uang, saling caci maki, dan tidak saling merendahkan.
“Tentu saja kita berharap, semangat para pengasuh ponpes dapat meningkatkan partisipasi dalam menjaga lingkungannya masing masing serta bila ada yang merangkap sebagai pendakwah untuk terus menggelorakan bahayanya penyakit masyarakart seperti judi, miras dan langkah negative yang menjurus ke tindakan pidana,“ kata Kapolres.(Ahy)
Leave a Reply