Dejabar.id, Cirebon – Di momen peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Peduli Kebhinnekaan (KOMPAK) menggelar aksi damai di depan halaman Kantor DPRD Kota Cirebon, Senin (28/10/2019).
Dengan membawa spanduk besar dan tulisan-tulisan, mereka menyerukan agar semua elemen masyarakat menjaga situasi dan kondisi yang sudah kondusif di Indonesia, dan tidak terprovokasi atas isu negatif yang berkembang, pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Menurut koordinator aksi, Reno Mujahid, aksi damai ini dilakukan atas masuknya pengaruh propaganda dari luar yang membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Terlebih, ada propaganda yang menggunakan berbagai cara untuk memenangkan komunikasi publik dan mengubah perilaku kelompok sasaran sesuai tujuan propaganda, perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan, atau dengan sikap ekstrim dalam aliran politik.
“Pada era zaman sekarang ini, banyak pergerakan propaganda yang ingin menentang pemerintah dan menghancurkan kesatuan dan keutuhan NKRI,” jelasnya.
Reno menambahkan, masuknya pengaruh propaganda dari luar yang bertentangan dengan nilai Pancasila, tetap harus selalu diwaspadai agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap kondusif.
Demikian pula, lanjutnya, proses perkembangan demokrasi, sejak reformasi hingga saat ini masih cenderung belum menampakkan citranya. Di kalangan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan lainnya masih menampakkan konfliknya.
“Diimbau kepada semua elemen masyarakat agar mengambil sikap dan menyerukan untuk tidak terikut dalam merespon secara tidak proporsional terkait adanya pihak-pihak yang ingin memperkeruh situasi dan kondisi pasca Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI,” ujarnya.
Untuk itu, tambahnya, peranan pendidikan nasionalisme perlu ditanamkan kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga dalam perkembangannya dapat mengerti dan memahami makna dari NKRI yang sesungguhnya. Dan nantinya rakyat Indonesia akan memiliki jiwa nasionalisme yang dapat membentengi atau memerangai apapun yang akan merusak dan menghancurkan kesatuan NKRI.
“Sebagai generus penerus bangsa, kita wajib merawat, menjaga serta meneguhkan komitmen untuk mendalami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam menjalani aktivitas keseharian,” tuturnya.
Karena itu dalam aksi ini, pihaknya meminta kepada pihak Polri baik di pusat hingga daerah, untuk tidak memberikan izin keramaian atau aksi menyuarakan aspirasi terkait pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI. Hal tersebut dikarenakan dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional.
“Karena, dikhawatirkan ditunggangi oleh oknum atau kelompok radikal bahkan kelompok teror yang berpotensi memanfaatkan momentum tersebut dengan mengangkat berbagai isu negatif nasional sehingga menimbulkan chaos,” pungkasnya.(Jfr)
Leave a Reply