Jakarta – Banyak pengembang yang lupa akan penyerahan sarana dan prasarana ke Pemerintah daerah setempat dan harus selalu diingatkan oleh banyak pihak.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, dan peraturan Pemda,Pemkab, Peraturan Walikota se Indonesia tentang pedoman dan penyediaan, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, maka dilakukan serah terima dari pengembang kepada pemerintah daerah.
Banyak yang lupa seperti kejadian di Kabupaten Bogor yang melibatkan Rahmat Yasin bersama Swie Teng Bos Sentul City tentang tukar guling meski sudah ditahan namun lahan tukar guling masih menjadi dimiliki perusahaan raksasa tersebut.
KPK bahkan menangkap adik Rahmat Yasin yakni Bupati Kab Bogor Ade Yasin terkait suap untuk menjadikan Kabupaten Bogor WTP dan masih banyak lagi daerah daerah lainnya,
Kasus PSU dan suap yang menjadi ranah KPK seharusnya menjadikan cermin dan mawas diri pihak-pihak properti untuk tidak melakukan suap kepada eksekutif,legislatif di daerah-daerah yang menjadi obyek izin pembangunan properti.
Beberapa proyek pembangunan di Kabupaten Tangerang juga sudah mulai menggeliat dengan dilakukan press rilis pembangunan Kota Mandiri yang bekerjasama dengan BUMN anak usaha PT Jasa Marga yakni PT Jasamarga Related Business dengan PT Paramount Land.
Presiden Direkturnya Ervan Adi Nugroho menyambut baik kerjasama pembangunan kota Mandiri yang terletak di barat Jakarta dengan akses tol Jakarta-Tangerang. Ervan Adi Nugroho oleh berbagai pihak diingatkan untuk menyerahkan Prasaran Sarana(PSU) kepada Pemkab Tangerang jika telah selesai pembangunan.
Hal ini tentunya akan menjadi nilai lebih di mata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selalu bersafari ke daerah-daerah untuk mengingatkan hal ini.
KPK dibeberapa daerah seperti Tanjungpinang, Jawa Timur kerap melakukan sosialisasi penyerahan PSU kepada Pemda setempat. Apalagi menjelang krisis ekonomi,energy banyak pihak diwanti-wanti untuk tetap memutar jalannya roda ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjadi termasuk disektor properti.
Leave a Reply