DEJABAR.ID, MAJALENGKA – Memasuki bulan Ramadhan 1443 H, pemerintah Arab Saudi belum juga mengumumkan jatah kuota haji yang didapat negara-negara, termasuk Indonesia.
Padahal tenggang waktu maksimal persiapan haji adalah pada awal Syawal.
PKB pun mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan, melalui jalur diplomasi menekan pemerintah Arab Saudi untuk cepat mengumumkan jatah kuota haji untuk masyarakat Indonesia.
Bila Saudi tak kunjung mengumumkan, persiapan bakal tidak optimal.
Untuk mengantisipasi kekacauan itu Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, KH. Maman Imanulhaq mendesak Presiden Jokowi melaku menteri luar negeri dan menteri agama untuk melakukan upaya diplomasi untuk mempercepat pengumuman kuota untuk Indonesia.
Disamping pemerintah, semua jalur komunikasi baik lewat DPR, Ormas dan tokoh masyarakat harus terus dilakukan agar kuota haji ada kepastian.
“Kita tidak hanya bisa menunggu dan mendengar jawaban ‘insya Allah”. Kita butuh kepastian berapa jumlah kuota. Presiden harus turun tangan. Semua harus perkuat desakan ini lewat jalur diplomasi dan komunikasi”, tegas anggota Panja Haji komisi 8 DPR ini, Selasa (5/4).
Kendati demikian, menurut dia, buntut mundurnya pemberian kuota haji dari pemerintah Saudi membuat persiapan juga semakin minim.
Molornya waktu persiapan memang bukan salah Kantor Urusan Haji.
Pasalnya saat ini pemerintah Saudi terlihat sedang melihat dan mengevaluasi penyelanggaran umrah Ramadhan sebagai bahan keputusan penyelenggaran haji dan jumlah kuota haji se dunia.
“Namun, kita berharap tahun ini ibadah haji dapat terselenggara mengingat sudah 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena pandemi Covid-19,” harapnya. (ja)
