Manuver Politik Kursi Kabinet, Ini Suara Arus Bawah PDIP Jabar

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

DEJABAR.ID – Kontestasi Pemilihan Presiden 2019 telah tuntas setelah Mahkamah Kontitusi (MK) menetapkan pasangan No. Urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang beberapa pada 27 Juni l2019. Namun bukan berarti dinamika politik mereda.

Pada koalisi partai pengusung Capres dan Cawapres Jokowi-Maruf Amin tampak berbagai manuver. Salah satunya adalah keinginan untuk masuk kabinet sebagai imbalan atas kualiasi yang dibangun.

Menanggapi manuver partai politik di Jakarta, kader PDIP Karawang, Rosadi N. Rosadi menyebut partai-partai politik pendukung Jokowi agar intropeksi dan tidak terlalu percaya diri.

“Calon DPR-RI dari Golkar yang namanya Dadan S Muhtar jelas-jelas mendukung Prabowo dalam setiap sosialisasinya ke masyarakat Karawang,” kata Rosadi.

Sementara itu Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat TB. Hasanuddin memberikan komentar yang lebih lugas.

“Memang terlihat di banyak daerah caleg Golkar pun enggan memasang baliho Pak Jokowi,” ungkap mantan Sekretaris Militer di Era Presiden Megawati ini.

TB. Hasanuddin melanjutkan, pada Pilpres 2014 perolehan suara Jokowi di Jawa Barat mencapai 40, 22% dan pada Pilpres 2019 perolehan suaranya 40,07%. Dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, pasangan Prabowo-Sandiaga berhasil menguasai perolehan suara di 21 daerah. Sementara pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf hanya unggul di 6 daerah. Di antaranya di Kota Cirebon, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Subang. Empat dari 6 daerah yang menang adalah basis PDIP.

“Jika ada pimpinan TKD Jabar yang teriak-teriak menang banyak itu aneh. Karena dulu PDIP sendiri di depan dan dapat 40,22% . Sekarang ada TKD dan TKN, cuma dapat 40,07%. Jadi wajarlah kader-kader kami meragukan kerja keras sebagian teman teman di partai koalisi,“ ungkap Tb Hasanuddin.

“Bahkan ada juga pimpinan TKD Jabar yang bicara ke sesepuh Jabar, bahwa ia tidak memiliki alasan kuat mendukung Jokowi,” jelasnya lagi.

“Jadi menurut hemat saya, tak usah rame-ramelah, soal siapa yang jadi pembantu presiden Jokowi, kita serahkan saja kepada Jokowi, sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan pembantu pembantunya,” tutup TB Hasanuddin.

Related posts

Leave a Comment