KOTA BANDUNG,- PDI Perjuangan Jawa Barat membuktikan komitmennya mengawal pemekaran daerah atau pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Provinsi Jawa Barat.
“Kami telah mengeluarkan surat keputusan pembentukan task force yakni satuan tugas untuk percepatan CDPOB di Jawa Barat. Tugasnya adalah melakukan lobi-lobi agar CDPOB di Jawa Barat dapat segera terwujud,” kata Ono saat membuka Dialog Publik Mengawal CDPOB di Jawa Barat di aula DPD PDIP Jabar Jalan Pelajar Pejuang 45 Bandung, Selasa (24/1).
Ono mengatakan pemekaran daerah di Jawa Barat sudah sangat mendesak.
Saat ini, kata Ono, jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat hanya 27 daerah, padahal jumlah penduduknya hampir 50 juta jiwa.
“Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlah penduduknya lebih sedikit tapi memiliki kota/kabupaten yang lebih banyak dari Jawa Barat,” ujar Ono.
Ono yakin pemekaran daerah akan berdampak pada kecepatan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif.
Namun demikian, Ono menyadari memekarkan suatu daerah tidaklah mudah, karena selain aspek akademis, sosial budaya, ekonomi, aspek politik lah yang paling penting.
“Beberapa daerah yang kita temukan, sejumlah aspek sudah sangat mendukung dengan berbagai macam kajian dengan visibilitas artinya daerQh ini layak. Tapi apabila kekuatan politik itu tidak mendukung maka harapan untuk daerah tersebut bisa menjadi daerah otonom hanya sebagai mimpi saja,” ujarnya.
“Ini saya alami betul di Kabupaten Indramayu ketika saya masih menjadi anggota DPRD Indramayu bersama Bupati saat itu telah mengusulkan pemekaran menjadi dua Indramayu dan Indramayu Barat tapi karena kekuatan politik tidak mendukung, akhirnya tak terwujud,” imbuhnya.
Ono menegaskan pihaknya akan membuktikan komitmennya untuk mengawal pemekaran daerah di Jawa Barat terutama 8 CDPOB yakni Garut Selatan, Garut Utara, Tasikmalaya Selatan, Sukabumi Utara, Indramayu Barat, Bogor Timur, Bogor Barat, Cianjur Selatan.
“Mudah-mudahan dialog publik Ini menghasilkan rekomendasi dan akan kami sampaikan kepada ibu Ketua Umum Umum, Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani dan fraksi PDI Perjuangan di DPR RI,” tandasnya. (*)
