DEJABAR.ID, BANDUNG – Pemerintah Jawa Barat akan terus meningkatkan mutu pelayanan kepada para Jemaah Haji.
Uu Ruzhanul Ulum selaku Koordinator Umum Penyelenggaraan Haji mengatakan pelayanan dapat dilakukan melalui Pembinaan dan Perlindungan pada Jemaah haji.
“Kita juga selalu memberikan jadwal kepastian kuota yang juga disertai pelayanan kemudahan dan kenyamanan para jemaah haji,” jelasnya kepada media saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Jumat (19/7/2019).
Ia juga menjelaskan mulai dari pendaftaran yang berada dalam nominal 10.000 orang kini ditambah sebanyak 345 orang.
“Kuota terbanyak dari Kota Bekasi sejumlah 2781 orang, paling sedikit Kota Banjar hanya 178 orang,” lanjutnya.
Sementara mengenai peryaratan keberangkatan jemaah yang menjadi aspek utama adalah finansial dan kesehatan.
Menurut Kabid yang membawahi penyelenggaraan Ibadah haji, Rus Suseno, mengatakan peraturan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 15 tahun 2016, dan No 62 tahun 2016, dalam peraturan tersebut dikatakan calon jemaah haji harus melaksanakan tiga kali pemeriksaan pada calon jemaah haji.
“Jadi sebelumnya ada dilakukan pengecekan bertahap, kalau ada calon jemaah yang tidak mumpuni dari segi kesehatan yah tidak diberangkatkan,” tambahnya.
Menurut Kementerian Agama, Azam, pemerintah akan meprioritaskan hak jemaah haji, dalam pelayanan, pembinaan, perlindungan mulai dari pendaptaran sampai pelunasan.
“Kalau jemaah haji gagal berangkat karena sakit atau meninggal, bisa diganti ahli warisnya tanpa pendaptaran,” jelasnya.
Pendaptaran ibadah haji dilakukan ditingkat Kecamatan wilayah masing masing, tapi tahun depan direncanakan pendaptaran melalui ATM dan pemberangkatan dari Bandara Kertajati. (Eca)
Leave a Reply