Penyaluran Bantuan Terhambat, Dua Legislator DPRD Jabar, Minta Gubernur Rubah Sekema Ke BLT


H.Abdul Hadi Wijaya

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fraksi Partai Keadilan Sejahteran (F-PKS) Ir. H. Abdul Hadi Wijaya yang akrab disapa Gus Ahad, mendesak Pemprov Jabar untuk mengkaji ulang pemberian Bantuan Non Tunai (BNT) dengan pemberian barang sembako para masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Pasalnya, penyaluran sembako Banprov tahap kedua tertunda dengan tidak ada satu komoditi.

“Resiko ini sudah diprediksi jika bantuan diberikan secara non tunai berbeda dengan sistem langsung tunai. Monopoli perdagangan sudah terjadi, misal saat ini satu kkmoditi barang hilang dari pasaran seperti sarden,” ujarnya, Senin (8/6/2020).

Dikatakan Abdul Hadi, guna mengantisipasi lambatnya penyaluran bantuan sembako yang menumpuk di gudang bulog, sebaiknya dan bisa saja barang yang gak ada di konpenasi dengan berbentuk uang. Karena kenapa, dalam komoditi yang di berikan pda masyarakat terdapat komoditi yang usianya pendek dan rentan membusuk, misalnya telur tidak bisa disimpan lebih 14 hari.

“Banyak resikonya jika penyaluran ditunda-tunda menunggu komoditi yang hilang ada lagi. Jangan sampai barang yang siap distribusi menjadi menumpuk. Nah kan kasian juga masyarakat,” katanya.

Ia juga berharap, Pemprov Jabar melalui Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil serta Sekda, melakukan kajian ulang terkait penyaluran bantuan dengan sistem non tunai. Karena banyak resiko yang harus diperhatikan termasuk nantinya terkait audit penggunaan anggaran.

“Resiko non tunai sangat besar apalagi hilangnya satu komoditi, dampaknya akan menghambat pendistribusian,” ucapnya.

Berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kata Abdul Hadi, justru akan mempermudah serta bisa membantu meningkatkan perekonomian daerah.

“Dalam satu desa saja bisa puluhan juta perputaran uangnya jika menggunakan sistem BLT,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Ade Kaca, menurutnya, penyaluran bantuan provinsi Jawa Barat, akan lebih efisien dengan menggunakan sistem BLT. Yang mana bisa menghemat anggaran operasional pengiriman yang mencapai ratusan miliar.

“Anggaran bantuan sembako mencapai 10,4 Triliun ditambah dengan biaya operasional pengiriman mencapai ratusan miliar,” ucapnya.

Ade mengatakan, jumlah penerima bantuan akan lebih besar dibandingkan dengan bantuan non tunai yang saat ini berjalan.

“Kalau dengan BLT, jelas akan lebih banyak lagi penerima bantuannya, serta akan terjadi perputaran uang di daerah, baik Kabupaten dan Desa,” singkatnya. Roni Hidaya