PURWAKARTA,- Calon Gubernur Jawa Barat, Jeje Wiradinata dan pasangannya, Ronal Surapraja hadir pada agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) sekaligus pengukuhan pengurus DPP Front Perjuangan Demokrasi (FPD), DPD dan DPC pada Provinsi Jawa Barat, Jakarta, dan Banten di Hotel Harper Purwakarta, Minggu 29 September 2024.
Selain Jeje dan Ronal, pada agenda tersebut, tampak hadir juga Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka dan tentu saja Ketua Umum Front Perjuangan Demokrasi (FPD), TB Hasanuddin.
Sementara, dari kalangan akademisi dan praktisi hukum, hadir Ari Junaedi dari Universitas Indonesia, Advokat Ardi Kusuma dan Jacobus K. Mayong yang juga Mantan Wasekjen DPP PDI Perjuangan.
Kepada wartawan, Cagub Jabar Jeje, menyampaikan bahwa pihaknya berupaya untuk perubahan signifikan dalam sektor pariwisata, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di Jawa Barat dengan mengandalkan pengalamannya sebagai mantan Bupati Pangandaran.
Ia juga menekankan komitmennya untuk membawa perubahan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan dan pendidikan.
Ia percaya pengalaman memimpin Pangandaran akan menjadi modal berharga jika terpilih sebagai gubernur.
“Pengalaman ini menjadi bagian yang penting dalam rangka Jabar untuk semua, jadi nanti pembangunan Jabar, karena gubernur punya kebijakan anggaran dan punya kebijakan pembangunan yang ujungnya untuk masyarakat,” kata Jeje.
“Sehingga harus dibentuk komunikasi dengan tingkat pemerintah kota dan kabupaten harus lebih intens, sehingga nanti pemerataan pembangunan akan diciptakan,” tambah Jeje.
Ia juga menjelaskan bagwa konsep ‘Jabar untuk Semua’ akan terlaksana bila setiap tingkatan pada pemerintahan bisa bersatu dengan baik.
“Konsep Jabar untuk semua akan terlaksana apabila posisi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota menyatu dalam kesatuan yang betul-betul untuk rakyat. Karena walaupun gubernur tidak punya rakyat, subjek objek pembangunannya kepada masyarakat di daerah,” katanya.
Sementara, Jacobus K Mayong dalam keterangannya menegaskan perlunya mengumpulkan kembali suara-suara masyarakat yang terpinggirkan.
Mantan Wasejekjend PDI Perjuangan itu menilai bahwa FPD merupakan bagian dari komitmen untuk memajukan Indonesia. “Front Pejuang Demokrasi bukanlah kader PDIP, tetapi simpatisan yang berkomitmen memperbaiki keterpurukan bangsa,” kata pria yang akrab dipanggil Mayong itu.
Ia mengajak kepada para anggota FPD untuk memahami bahwa marhaenisme adalah perjuangan untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan.
“Bayangkan seorang tukang tambal ban yang bertahun-tahun berjuang untuk memiliki rumah. Itulah realitas yang harus kita rasakan,” katanya.
Mayong juga mengkritik kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia. Ia pun menyoroti data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan 25,22 juta orang hidup dalam kemiskinan, dengan pengeluaran rata-rata hanya Rp 535.547 per kapita per bulan.
“Indonesia yang kaya akan sumber daya alam seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat,” ujarnya.
Dalam forum ini, pendiri FPD, yakni TB Hasanuddin yang juga Anggota DPR RI, meminta dukungan dan doanya untuk Jacobus Mayong yang saat ini masih konsisten untuk memperjuangkan eksistensi Inggit Garnasih sebagai pahlawan nasional karena kesetiaan dan pengorbanannya untuk bangsa.
Di tempat yang sama, Ganjar Pranowo mantan Gubernur Jawa Tengah yang hadir pada agenda tersebut menilai bahwa momen ini harus dimanfaatkan oleh FPD untuk membangkitkan semangat marhaenisme.
“Kita harus berani berbicara tentang ketertindasan dan memperjuangkan demokrasi yang sejati. Acara ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menumbuhkan kesadaran kolektif untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, serta membangun demokrasi yang lebih inklusif dan adil,” kata Ganjar. (*)
Leave a Reply