DEJABAR.ID, SUBANG – Anggota Gerakan “Rumah Indonesia” Raja Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi mengusulkan agar pemerintah membangun ruang sosial. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan perbedaan pilihan dalam sebuah demokrasi pemilu 2019 yang diwarnai tragedi jatuhnya banyak korban penyelenggara pemilu termasuk dari pihak keamanan.
Semua itu, kata Evi, merupakan peran dari pemerintah yang harus aktif membangun ruang sosial tersebut.
“Iya itu, perbedaan ini sudah tercipta sejak awal berdirinya Indonesia, yang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana kita mampu membangun ruang sosial, sehingga sebuah perbedaan itu, bisa menjadi sebuah persatuan, yang merupakan peran aktif dari pemerintah, untuk mengembalikan perbedaan ini, agar tidak berkepanjangan,” ujar Evi kepada Wartawan di Subang, Selasa malam (7/5/2019).
Sementara itu menurut Evi, jangan sampai pemerintah, malah terseret kepada permasalahan, yang menyangkut terhadap perbedaan tersebut, yang dikhawatirkan akan berujung kepada perpecahan di antara anak bangsa.
“Yang saya lihat hari ini pemerintah malah berada di satu sisi, tidak bisa melakukan fungsi pengaturan di ruang sosial, yang menyangkut terhadap perbedaan pasca demokrasi pemilu 2019 ini,” terangnya.
Ia menegaskan, dalam membangun ruang sosial ini, pemerintah harus berada di garis netral, tidak boleh dalam satu sisi kepentingan golongan, dan pemerintah harus tetap berdiri di tengah, seperti yang diinginkan oleh Gerakan “Rumah Indonesia” pasca demokrasi pemilu yang meninggalkan duka yang mendalam, bukannya sebuah kegembiraan bagi rakyat.(Ahy)
Leave a Reply