dejabar.id, Majalengka – Bupati Majalengka, Karna Sobahi menerima audiensi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Majalengka, Kamis (3/10/2019).
Kegiatan yang digelar di Gedung Yudha, Pendopo, Kabupaten Majalengka tersebut, juga dihadiri Sekda Majalengka dan sejumlah kepala OPD serta puluhan anggota LSM GMBI.
Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada LSM GMBI tersebut atas keterbukaan dan kritiknya terhadap program unggulan yang diusung dirinya dalam 100 hari kerja.
Menurut bupati, pihaknya membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin melaksanakan silaturahmi maupun audiensi, khususnya dalam hal kritik maupun memberikan saran.
“Komunikasi anak dengan orang tua dan yang disampaikan adalah saran, pemikiran. Mereka sangat berharap Majalengka maju sesuai visinya Raharja. Makanya temuan-temuan minta saya segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Menyikasi hal tersebut, Bupati berjanji akan segera menindaklanjuti saran dan masukan yang telah disampaikannya. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berterima kasih atas kritikan yang dilakukan GMBI tersebut.
“Anak kecil pun ketika saran itu memang demi kebaikan, akan saya tindaklanjuti,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Karna juga menanggapi terkait program unggulan yang dikritisi oleh LSM GMBI. Menurutnya, program-program yang telah diusung membutuhkan waktu untuk mewujudkan semua program tersebut.
“Kalau program itu kan maju berkelanjutan, berproses. Mengukur kesejahteraan itu tidak dengan setahun dua tahun bahkan satu periode, ya mengukur ini mungkin butuh 50 tahun lah,” kata Bupati.
Sementara itu, Ketua LSM GMBI Distrik Majalengka, AgustinuS Subagja, mengatakan, 9 program unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 yang dikritisi oleh LSM GMBI tersebut.
Diantaranya, soal pengentasan kemiskinan dengan Calon Penerima dan calon lokasi, dinilai tidak tepat sasaran, karena kata dia, masih banyak warga yg tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Selanjutnya, penyediaan buku pelajaran bagi SD dan SMP secara gratis, juga tidak berhasil alias gagal, karena masih ditemukan ada sekolah yang menjual buku LKS kepada para siswa, sehingga memberatkan orangtua murid.
“Untuk pelayanan kesehatan gratis, berkala dan tuntas, kami nilai juga tidak berhasil atau gagal, karena Puskesmas ‘Nganjang ka Imah’ hanya dilaksanakan secara seremonial,” katanya.
Sedangkan, untuk program pemberian insentif guru ngaji, Imam Masjid dan bantuan sarana keagamaan, Agus juga menilai gagal, karena kurangnya pengawasan dari pemerintah, sehingga pembagian tidak merata.
“Namun, untuk pembangunan jembatan di Daerah Pasir Ayu, Kecamatan Sindang, kami rasa telah berhasil dan kami harapkan agar tetap dilakukan pengawasan oleh dinas instansi terkait,” harapnya.
Sedangkan, lanjut dia, pelayanan KTP gratis secara mobile, program tersebut telah berhasil dan perlu peningkatan pelayanan agar tidak terjadi antrian serta agar membuat Aplikasi pendaftaran E-KTP.
“Nah, untuk program pelayanan perizinan secara mudah, cepat dan transparan, Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan serta peningkatan tunjangan kinerja ASN. Semua program tersebut telah berhasil,” pungkasnya. (jja)
Leave a Reply