Anggota Komisi I DPR RI, Dr.H.TB Hasanuddin SE,MM, menyebutkan jika mempertahankan Pulau Natuna, sebagai bagian bentuk dari menjaga empat pilar negara Republik Indonesia.
“Natuna sudah tercantum dalam garis batas Indonesia, meskipun berada diantara Kawasan Laut Cina juga namun secara aklamasi, Natuna sudah ditetapkan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga itu patut dan harus kita pertahankan sampai kapanpun,” ujar TB Hasanuddin, dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI /DPR RI di Aula Fakultas Hukum, Universitas Pasundan (Unpas), Jalan Lengkong Kecil, Bandung.
Dijelaskannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadi bagian keempat dalam empat pilar yang saat ini sedang gencar di sosialisasikan oleh MPR dan DPR RI. Sempat berpengalaman di bertugas di kawasan Natuna, anggota Komisi I DPR RI itu menyebutkan jika, batasan antara Pulau Natuna sebagai wilayah NKRI dan Cina sudah sangat jelas.
“Polemik ingin dikuasainya Natuna oleh Cina memang sudah lama, namun sekarang karena banyak diangkat media sehingga kembali memanas. Namun baik dulu ketiga bertugas dan sekarang menjabat sebagai Anggota DPR RI Natuna tidak akan kami lepaskan. Apalagi saat ini Kepulauan Natuna sudah banyak diberikan sarana dan fasilitas oleh pemerintah dan PResiden Jokowi bahkan melakukan pemantauan langsung di kalutan Natuna,” ujarnya.
Meski demikian, TB Hasanuddin mengakui jika tugas yang diemban pemerintah melalui TNI dalam menjaga kepulauan dan kelautannya bukan perkara mudah.
“Memang tidak mudah mengamankan wilayah seperti Indonesia ini, dengan luas negara yang kondisinya lautan dan kepulauan memang sangat sulit dijangkau meskipun saat ini dengan teknologi yang ada sudah cukup sangat membantu,” ujarnya.
Dalam sosilisasi Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika tersebut, TB Hadanuddin menyampaikan Pencasila adalah tujuan berbangsa bernegara.
“Dari perjalanannya Pancasila akhirnya lima menjadi tujuan bangsa Indonesia, dan yang paing utama adalah dari semua sila semua berlandar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,” tuturnya.
Oleh karenannya TB Hasanuddin menegaskan jika Pancasila adalah landasan negara untuk semua dan ideologi, bahkan dalam fluralisme di Indonesia. Kedua, prihal UUD 45 TB Hasanuddin megatakan jika perjalanan UUD 45 memang sempat melahirkan multitafsir di masyarakat, an oleh karenannya dilakukan aamandemen. “Dalam UUD 45 itu salah satu yang diubah yakni MPR RI bukan lagi Lembaga tertinggi negara,” paparnya.
Ketiga, NKRI dikatakan TB Hasanuddin tidak boleh terpecah belah dan memang tidak bisa lepas dari Pemerintah Indonesia, karena kedaulatannya sudah diakui dunia. “Jadi kalau TNI menyebutknya harga mati, memang NKRI itu harus dijaga tidak boleh terlepas dan itu dijaga TNI. Dan itu sudah jelas perhitungannya dan batas – batas kewilayahannya,” tuturnya.
Dan terakhir, TB Hasanuddin menyampaikan tentang Bhineka Tunggal Ika adalah sebagai falsapah hidup di Indonesia. “Kita memang harus realiastis tidak semua di wilayah kesatuan Indonesia agamanya sama, cara berpikir sama, sehingga perlu pemahaman yang sama tentang bernegara untuk satu tujuan dan kesatuan dan itulah artinya Bhineka Tunggal Ika,” kata TB Hasanuddin yang juga merupakan Dewan Pangaping Paguyuban Pasundan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR menyebutkan, empat pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI, wajib diketahui semua rakyat Indonesia, khususnya para generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.
“Pilar pertama adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang – Undang Dasar NKRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan pilar Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara,” katanya.
Pria yang akrab disapa Kang Hasan ini berharap, momen sosialisasi ini akan menjadi pembangkit semangat untuk terus mempererat persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan NKRI.
“Empat pilar tersebut untuk memperkokoh persatuan, kesatuan berbangsa dan bernegara.Nantinya kita akan hidup berdampingan dengan rukun dalam bingkai NKRI” ucap Ketua Fraksi PDIP Di MPR ini.
Di depan puluhan pemuda dan tokoh masyarakat yang hadir dalam sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, TB.Hasanudin mengungkapkan bahwa sosialisasi Empat Pilar MPR berguna untuk menangkal paham radikal, seperti terorisme.
”Kenapa harus dilaksanakan sosialiasi 4 Pilar? Karena sudah tidak ada lagi penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4),” katanya.
“Ini berguna untuk menahan paham-paham radikal, seperti tindakan terorisme,” sambungnya.
Terorisme itu, lanjut Hasanuddin, bertentangan tidak sesuai Pancasila. Dalam sosialisasi Empat Pilar MPR, juga terkandung nilai Bhinneka Tunggal Ika, yang meminimalisasi fanatisme kedaerahan, hingga kerap membawa isu-isu SARA untuk kepentingan tertentu.
“Sosialisasi Empat Pilar MPR juga perlu ditanamkan untuk mencegah pejabat negara korupsi. Indonesia juga menghadapi tantangan penegakkan hukum yang tidak optimal, dan persaingan antar negara dalam era globalisasi,” kata dia.
”Itulah tantangan mengapa kita menyosialisasikan Empat Pilar,” tegasnya.TB berharap, kegiatan sosialisasi kali ini bisa mempererat dan meningkatkan nasionalisme generasi muda bangsa demi tegaknya NKRI dan mampu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari demi meminimalisir segala bentuk tindakan yang menyimpang seperti radikalisme dan korupsi yang dapat merusak mental bangsa Indonesia.
Leave a Reply