DEJABAR.ID – Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17.600 per dolar Amerika Serikat pada Sabtu, 16 Mei 2026, memicu berbagai perbincangan di ruang publik dan media sosial. Sejumlah narasi bahkan mengaitkan tekanan terhadap rupiah dengan pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Isu tersebut berkembang cepat di media sosial dan memunculkan asumsi bahwa pasar mulai meragukan independensi Bank Indonesia. Namun, sejumlah pengamat ekonomi menilai tudingan itu terlalu menyederhanakan persoalan, karena pelemahan rupiah saat ini lebih dipengaruhi dinamika ekonomi global dibanding faktor politik domestik.

Mata Uang Asia Sama-sama Tertekan

Tekanan terhadap rupiah tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah mata uang negara berkembang di Asia juga mengalami pelemahan akibat penguatan dolar AS, tingginya suku bunga acuan The Fed, lonjakan harga minyak dunia, hingga meningkatnya tensi geopolitik global.

Kondisi tersebut memicu arus modal keluar atau capital outflow dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman di Amerika Serikat. Dampaknya, mayoritas mata uang Asia bergerak melemah dalam periode yang sama.

Rupiah bersama rupee India disebut menjadi mata uang yang paling terdampak akibat tekanan harga energi global dan penguatan dolar AS. Situasi ini turut diperparah oleh ketergantungan sejumlah negara Asia terhadap impor minyak mentah.

Ekonom: Pelemahan Rupiah Lebih Dipengaruhi Faktor Eksternal

Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai pelemahan rupiah tidak berkaitan langsung dengan pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Menurutnya, pasar keuangan global bergerak berdasarkan banyak indikator ekonomi makro seperti kebijakan suku bunga AS, inflasi global, hingga risiko geopolitik internasional.

“Pelemahan mata uang rupiah itu bukan semata-mata karena Thomas Djiwandono mencalonkan diri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia,” ujar Ibrahim.

Ia juga menilai anggapan bahwa pencalonan Thomas menjadi penyebab utama rupiah melemah tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat.

Para analis menilai pelaku pasar lebih sensitif terhadap kebijakan Federal Reserve, kondisi harga komoditas dunia, serta stabilitas geopolitik dibanding isu politik personal di dalam negeri.

Independensi Bank Indonesia Diatur Sistem dan UU

Isu independensi Bank Indonesia menjadi salah satu topik yang paling sering dibahas dalam polemik ini. Namun, sejumlah pengamat menegaskan independensi bank sentral tidak bergantung pada satu individu semata.

Bank Indonesia menerapkan tata kelola kelembagaan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, dan kewajaran.

Selain itu, pengambilan keputusan di Bank Indonesia dilakukan secara kolektif melalui Dewan Gubernur, bukan ditentukan oleh satu pejabat saja.

Mekanisme pengawasan terhadap Bank Indonesia juga melibatkan DPR, audit kelembagaan, serta pengawasan pasar keuangan nasional maupun internasional.

Dengan sistem tersebut, posisi Deputi Gubernur BI dinilai tidak dapat secara sepihak menentukan arah nilai tukar rupiah ataupun mengendalikan sentimen pasar.

Rupiah Pernah Tertekan di Berbagai Era Pemerintahan

Pelemahan rupiah juga bukan fenomena baru dalam sejarah ekonomi Indonesia. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo, nilai tukar rupiah beberapa kali mengalami tekanan akibat krisis global dan penguatan dolar AS.

Pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, hingga kebijakan moneter Amerika Serikat sebelumnya juga terbukti memberikan dampak besar terhadap stabilitas mata uang negara berkembang.

Karena itu, sejumlah analis menilai tidak tepat apabila seluruh tekanan terhadap rupiah diarahkan hanya pada isu pencalonan Thomas Djiwandono.

Media Sosial Dinilai Membentuk Framing Emosional

Pengamat komunikasi politik menilai media sosial kerap menyederhanakan persoalan ekonomi makro menjadi narasi emosional yang mudah viral.

Framing seperti “rupiah melemah karena nepotisme” dianggap lebih cepat menarik perhatian publik dibanding penjelasan teknis mengenai capital outflow, harga minyak dunia, atau kebijakan suku bunga The Fed.

Padahal, mekanisme pasar keuangan global bekerja jauh lebih kompleks dan dipengaruhi banyak faktor eksternal maupun domestik secara bersamaan.

Fenomena pembentukan opini serupa juga pernah muncul dalam berbagai polemik kebijakan nasional sebelumnya, ketika isu kelembagaan negara dibingkai secara emosional di media sosial.

Pentingnya Literasi Ekonomi Publik

Di tengah derasnya arus informasi digital, literasi ekonomi dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terjebak pada narasi yang terlalu disederhanakan.

Pelemahan rupiah merupakan persoalan multidimensi yang dipengaruhi kondisi ekonomi global, geopolitik internasional, harga energi, serta dinamika pasar keuangan dunia.

Karena itu, publik diharapkan dapat memahami persoalan ekonomi secara lebih objektif dan berbasis data, bukan semata mengikuti framing emosional yang berkembang di media sosial.

Independensi Bank Indonesia sendiri tetap dijaga melalui Undang-Undang Bank Indonesia, mekanisme kolektif Dewan Gubernur, serta pengawasan lembaga negara dan pasar keuangan.***