CIREBON, Dejabar.id – Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda menuai pro dan kontra. Banyak pihak baik eksekutif maupun legislatif di wilayah Jawa Barat khususnya bagian Timur menyayangkan bergulirnya wacana tersebut.
Menurut beberapa pihak, dengan digulirkannya wacana penggantian nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda justru akan mengembalikan memori tentang rencana pembentukan Provinsi Cirebon.
Setelah sebelumnya Bupati Cirebon H. Imron mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap wacana tersebut, kini penolakan juga datang dari para anggota legislatif Kabupaten Cirebon, seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana.
Politisi Partai PDI Perjuangan ini menilai, wacana penggantian nama Provinsi hanya akan membuat perpecahan antar suku yang ada di Jawa Barat. Pasalnya, Jawa Barat terdiri dari beberapa suku yang berbeda, yakni Jawa, Sunda, dan juga Betawi.
“Jangan bikin perpecahan suku gara-gara nama daerah sebagai identitas suatu wilayah. Ingat, Jawa Barat itu sukunya beda-beda,” kata Rudiana kepada FC melalui sambungan pesawat telepon, Minggu (18/10).
Kalaupun memang dipaksakan demikan (pergantian nama Provinsi), lanjut Rudi, dirinya meminta agar pemerintah juga mengabulkan pemekaran wilayah yang sedari dulu sudah diajukan kepada DPR RI dan juga Kementrian Dalam Negeri.
“Kalau mau yah mekarkan dulu Provinsi Cirebon, baru ganti nama. Jawa Barat itu unik, jadi tidak bisa diidentikan dengan suku tertentu,” ujar Rudiana.
Hal senada juga diungkapkan oleh Politisi Partai Nasdem, yang juga duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto. Dirinya dengan tegas menolak terkait perubahan nama Provinsi tersebut.
Pasalnya, penduduk Jawa Barat berasal dari suku yang heterogen, bukan homogen. Menurutnya, hal tersebut sangat tidak tepat jika memang nama Provinsi Jawa Barat harus dirubah dengan nama salah satu suku tertentu.
“Kalau terkait wacana mah sah-sah saja, tetapi saya sebagai warga Cirebon dengan tegas mengatakan menolak apabila hal itu terjadi (pergantian nama Provinsi Jawa Barat). Ingat loh, di Jawa Barat ini penduduknya berasal dari suku yang berbeda bukan hanya Sunda, jadi kenapa hal itu kok diwacanakan,” ujar Hermanto kepada FC saat dihubungi melalui sambungan telepon selularnya, pada Minggu (18/10).
Dikatakan Hermanto, wacana pergantian nama tersebut sebaiknya dikaji terlebih dahulu secara Komperehensif. Terkhusus di wilayah Jawa Barat bagian Timur, penduduknya lebih dominan kepada etnis Jawa Cirebon.
Dirinya menilai, jika hal tersebut dipaksakan, maka sepertinya bisa memicu konflik antar suku yang berada di wilayah Jawa Barat.
“Seyogyanya dikaji dulu tentang Historologinya, Filosofinya tentang Jawa Barat ini. Jadi saya sendiri berpendapat ya sangat tidak tepat kalau nama Jawa Barat diganti dengan Sunda,” ungkap Hermanto.
Menurut Hermanto, hal ini justru semakin membuktikan, perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Wilayah Pantura sangat minim. Wilayah Pantura yang juga termasuk ke dalam Jawa Barat saat ini memang dipandang sebelah mata.
Untuk itu dirinya juga mendukung, apabila itu terjadi, maka dirinya akan secara penuh mendorong terwujudnya pembentukan Provinsi Cirebon.
“Secara emosional, untuk memelihara ini Pemerintah Provinsi perhatiannya sangat kurang terhadap daerah Pantura. Jelas saya akan mendukung penuh, agar Provinsi Cirebon juga bisa terwujud,” tegas Hermanto.
Masih dikatakan Hermanto, pergantian nama Provinsi Jawa Barat bisa akan berdampak luas terhadap Provinsi lainnya.
“Isu ini kan sensitif, ini juga bisa berdampak dengan yang lain. Contoh, nanti bagaimana dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur, kan Jawa Baratnya sudah nggak ada,” tandas Hermanto. (Muslimin/FC)
