Dugaan Kasus Pemalsuan Data Anggota DPRD Jabar, Partai Golkar Didesak Buka Suara


Pengamat Politik, Budi Rajab (foto:ist)

BANDUNG,- Kasus dugaan pemalsuan data tahun kelahiran oleh anggota DPRD Jawa Barat masih terus bergulir. Berbagai tanggapan pun terus mengalir dengan adanya kasus ini.

Terkait dengan hal itu, Pakar Hukum Universitas Padjajaran Indra Perwira mengatakan jika dilihat dari ranah etika dan hukum serta demokrasi ini adalah sebuah kesalahan yang fatal.

“Bagi saya ini adalah sebuah cacat dalam sebuah demokrasi,” kata Indra pada wartawan, Rabu (29/1).

Dalam demokrasi, ungkap Indra, ada transparansi, kepercayaan, kejujuran. Ia mengatakan, dengan adanya semacam upaya “menipu” untuk memuluskan suatu tujuan tentu sudah mencedarai dan menjadi sebuah kecacatan.

Ia menambahkan, dalam kasus ini, banyak pihak yang di tipu, seperti dari Unpad yang mengeluarkan ijazah, disdukcapil yang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen lainnya, Partai yang sudah mengusungnya dan tentu saja para konstituennya.

“Oleh karena itu harus segera dikoreksi, dari partai Golkar terutama, agar nama baiknya tidak tercela. Selan itu Badan Kehormatan Dewan juga harus bergerak karena tentu hal ini akan sangat menggangu nama baik dewan,” tegasnya.

Sementara Pengamat Politik, Budi Rajab, mendorong agar partai Golkar jangan diam saja akan dugaan kasus pemalsuan data ini.

“Partai politik dalam hal ini partai golkar harus ikut bertanggung jawab atas situasi ini,” ujarnya.

Oleh Karenanya, dia berharap kasus ini bisa cepat diselesaikan dan jangan ada kesen untuk “di peti eskan” tapi dibuka dan diselesaikan karena menyangkut nama baik partai.

Karena parpol merupakan salah satu elemen penting demokrasi dalam rekruitmen pejabat publik, dalam hal ini DPRD.

“Saya berharap, Golkar bisa segera menyelesaikannya jangan diam saja” pungkasnya.

Sementara itu, saat diminta tanggapannya mengenai kasus ini, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Rifky Ali Mubarok mengatakan karena yang bersangkutan telah terpilih dan di lantik menjadi anggota dewan, maka hal itu menjadi ranah kewenangan dari partai yang bersangkutan.

“KPU nanti hanya akan memastikan siapa yang menjadi urutan selanjutnya” tegasnya.

Tentunya, imbuh Rifky, urutan selanjutnya tersebut memenuhi persyarat yang telah ditetepkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemberhentian ataupun penggantian itu ada di ranah partai dan DPRD, bukan di kami. Dalam hal ini KPU hanya akan memastikan saja urutan selanjutnya,” tandasnya. [nie/*]