Golkar Siap Jadi Mitra Pemerintah, Tapi Tetap Kritis

dejabar.id, Majalengka – Ketua DPD Golkar yang juga sekaligus anggota DPRD Kabupaten Majalengka terpilih, Asep Eka Mulyana, menegaskan akan kritis terhadap pemerintah.

Asep menyebut sikap Golkar nantinya akan terus mengabdi kepada rakyat. Menurut dia, saat ini ada 6 kursi yang duduk di DPRD Majalengka dari Partai Golkar yang hari ini dilantik, Kamis (29/8/2819).

“Alhamdulilah hari ini kita baru saja dilantik sebagai anggota DPRD Majalengka,” kata Asep kepada dejabar.id, seusai acara pelantikan DPRD di kediamannya.

Namun, kata dia, tentu ini bukan sebagai langkah akhir, melainkan justru sebagai langkah awal bagi para anggota Dewan terpilih dari partai Golkar untuk lebih menjadi penyampai aspirasi masyarakat.

“Kami sebagai anggota partai dipercaya rakyat, anggota parlemen di Fraksi Golkar akan terus mengabdi kepada bangsa dan negara mengabdi apa yang diamanahkan kepada kami dari rakyat,” ucapnya.

Selain itu, menurut Asep, bahwa pihaknya siap menjadi mitra pemerintah, tetapi juga akan terus kritis terhadap pemerintah jika ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat.

“Kami akan berikan masukan kepada pemerintah dimana pemerintah tidak jalankan sesuai aturan,” lanjutnya.

Kendati demikian, dia mengaku tidak akan asal memberi kritik, tapi kritik dengan solusi.

“Bukan kritis tanpa solusi, buat saya ini amanat rakyat buat kita bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi,” ungkapnya.

“Namun, kami berharap, semoga dengan pemerintahan saat ini yang kelihatannya tampak lebih komunikatif, kita bisa mencegah jauh-jauh hari kebijakan-kebijakan yang dapat merugikan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh Asep menambahkan, bahwa saat ini bayak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselasaikan. Terlebih saat ini, Kabupaten Majalengka menjadi primadona.

Seperti adanya bandara, jalan Tol Cipali hingga jalan Tol Cisumdawu yang akan dibuka pada tahun 2020. Tentunya ini akan menumbuhkan kawasan industri, namun, sayangnya hingga saat ini belum maksimal.

“Tentu kita akan bersama pemerintah maupun mendorong pemerintah untuk membuat skala prioritas pembangunan, hal-hal apa saja yang harus dibenahi pada tahun-tahun ini, sehingga kita bisa melaksanakan pembangunan sesuai ritme atau program dari Jawa Barat,” tukasnya. (jja)