Ini Alasan KPI Awasi YouTube Hingga Netflix

Bagikan berita ini
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

dejabar.id – Rencana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengawasi konten pada media baru bersiaran seperti YouTube, Netflix, Facebook TV, Hooq, hingga Iflix masih menjadi pembicaraan hangat warganet.

Menurut Ketua KPI Agung Suprio, konten yang ada di dalam layanan siar tersebut saat ini telah menjadi alternatif pilihan tontonan masyarakat Indonesia. Maka itu, ia merasa KPI perlu mengawasi tayangan yang ada di dalamnya.

“Kami berinisiatif melakukan pengawasan terhadap media baru, tapi media baru yang bersiaran. Pada hakikatnya mereka juga disebut sebagai agen sosialisasi, mirip dengan agen penyiaran konvensional, media baru juga sebagai agen sosialisasi,” ujar Agung dilansir dari detikcom, Senin (12/8/2019).

Agung mengungkapkan KPI terinspirasi dari aturan serupa yang telah berlaku di beberapa negara, salah satunya Undang-undang mengenai media sosial di Australia yang baru sah pada April 2019 lalu.

“Di Australia, jika ada media baru atau media sosial yang berisi kekerasan, pejabat media sosial tersebut harus menertibkan tayangannya dalam jangka waktu tersentu, jika tidak bisa selasai maka akan dipenjarakan dan kena denda,” jelasnya.

Meski terinspirasi dari aturan serupa di negara lain, namun Agung mengatakan implementasi aturan tersebut di Indonesia akan berbeda dari aturan yang telah berlaku di negara lain. Tetapi akan seperti apa penerapannya di Indonesia nanti, KPI masih dalam tahap mengkaji, termasuk soal batasan boleh dan tidak boleh serta sanksi bila terjadi pelanggaran.

“Ini masih dalam kajian, yang jelas penanganannya akan sangat berbeda terhadap penanganan media konvensional,” ungkap Agung.

Kendati demikian, banyak warganet yang menilai niatan KPI awasi Youtube dan Netflix dan platform sejenis lainnya, itu terlalu berlebihan, sebab selama ini KPI dianggap masih punya ‘pekerjaan rumah’ besar dalam pengawasan konten di televisi. Dalam pengawasan konten di internet, selama ini Kementerian Komunikasi dan Informatika juga berperan.

Agung Suprio menjelaskan, KPI berbeda dengan Kominfo dalam pengawasan konten di platform digital.

“Kominfo hanya (awasi) teksnya. Terus misalnya hoaks dan ujaran kebencian. Kalau kami awasi media baru bersiaran. Pokoknya semua yang media baru bersiaran misalnya HBO TV, Hooq, Iflix atau istilahnya itu Over the Top (OTT),” jelasnya, seperti yang dilansir dari VIVA.co.id.

Selain itu, Agung mengatakan, institusinya akan pro aktif berkoordinasi dengan Kominfo dalam bagi tugas soal pengawasan konten di internet.

Agung mengatakan, prinsip KPI mengawasi konten di YouTube sampai Netflix adalah agar konten yang dikonsumsi warganet adalah konten yang tidak menggerus jati diri bangsa.

“Kami memang mengkaji perbaikan konten yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Bukan cuma soal kualitas ya. Banyak konten di media baru kualitasnya bagus, tapi ada yang tak sesuai,” kata dia menanggapi pro kontra terkait rencana KPI awasi Youtube dan Netflix.

Related posts

Leave a Comment