DEJABAR.ID, PANGANDARAN-Inspektorat Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat akan terus berupaya melakukan pengawasan kegiatan-kegiatan di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
Hal tersebut dikatakan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Pangandaran Apip Winayadi menegaskan bahwa Inspektorat sebagai instansi pengawasan berbasis resiko, maka dari itu pihaknya akan berupaya meminimalisasi resiko temuan diakhir kegiatan dengan melakukan pendampingan kegiatan di SKPD sejak awal.
“Sehingga ketika ada temuan atau kesalahan akan segera diketahui dan dapat diperbaiki. Sebab, rata-rata kami melakukan pemeriksaan setelah pekerjaan berakhir, jadi jika ada temuan dan harus ada pengembalian uang setelah pekerjaan itu selesai sangat beresiko,” ujarnya kepada wartawan di Aula Setda seusai rapat Sosialisasi Inspektorat dengan seluruh SKPD.Kamis (10/01/2019).
Apip mengatakan, pihaknya akan memulai dari sekarang melakukan pendampingan lebih awal sebelum adanya temuan atau pengawasan yang beresiko.
“Kami akan meminta datanya ke setiap SKPD, terkait mana saja pekerjaan yang memiliki resiko besar, nanti kami akan melakukan maping untuk pendampingnya,” katanya.
Apip menyampaikan, bahwa pendampingan tersebut tidak akan dilakukan di seluruh SKPD, hanya dibeberapa SKPD yang dianggap beresiko besar.
“Pada tahun 2018 kami hanya memeriksa empat SKPD dan 14 desa saja, tapi sekarang sudah dilakukan perbaikan,” jelas Apip.
Apip mengatakan untuk perbaikan yang digenjot saat ini lebih kepada SDM, baik di perencanaan maupun di pengelola keuangan.
“Harus menjadi perhatian bagi semua SKPD,! Seperti Dinas Pendidikan sekarang semakin bagus, karena sudah ada sistem pengendalian internal di masing-masing SKPD,” pungkasnya. (dry)
Leave a Reply