Kejati Jawa Barat Tahan Tersangka Baru Kasus Korupsi POSFIN


Dejabar.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat kembali melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi PT Pos Financial (Posfin) senilai Rp52 miliar.

Diketahui, tersangka berinisial MT merupakan kepala cabang PT Berdikari Insurance Bandung.

MT ditetapkan menjadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Kantor Kejati Jabar, Jl. Naripan, Kota Bandung, pada Selasa (28/9/2021). Kemudian, MT dibawa penyidik untuk dilakukan penahanan selama dua puluh hari ke depan.


Saat itu, PT Posfin melalui tersangka berinisial RDC melakukan pembayaran premi sertifikat penjaminan kepada PT Berdikari Insurance melalui broker PT CM. Namun ternyata pembayaran premi di-mark-up dan dibatalkan oleh PT Berdikari Insurance sebesar Rp2.812.800.000.

Pembayaran premi asuransi untuk penjaminan tertanggung PT Biometrik Kharisma Utama (BKU) atas proyek kerja sama dengan PT Posfin.

“Pembayarannya disebabkan pada PT Posfin dan di-mark-up sebesar Rp2,8 miliar,” tutur Aspidsus Kejati Jabar Riyono.

Selanjutnya, oleh kepala PT CM, pembayaran tersebut ditransfer ke rekening pribadi MT dan dua rekannya dari PT Berdikari Insurance sebesar Rp871 juta.

“Tetapi yang disetorkan oleh tersangka sebagai premi resmi ke rekening PT Berdikari Insurance hanya sebesar Rp391 juta,” kata dia.

Sisa uang dari hasil mark-up Rp2,8 miliar yang dikeluarkan oleh PT Posfin dikurangi premi yang diterima PT Berdikari itu ternyata dibagi-bagi ke beberapa orang, termasuk ke tersangka MT dan RDC. MT mendapat bagian Rp260 juta dan RDC Rp222 juta.

Atas kasus ini, MT dijerat Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Riyono menambahkan, aliran dana ini juga masih dikembangkan. Karena diduga ada pihak lain yang juga menerima aliran uang tersebut.

“Tentu saja ada (pihak lain yang menerima) namun belum bisa disebutkan, nanti bagian pengembangan,” pungkasnya.