DEJABAR.ID, SUBANG – Komisi V DPR RI melaksanakan kunjungan spesifik ke lokasi rencana pembangunan pelabuhan Patimban dalam rangka peninjauan perkembangan pembangunan pelabuhan tersebut sudah sejauh mana berjalan, Jumat (21/9/18) sore.
Kunjungan tersebut didampingi Plt. Bupati Subang H. Ating Rusnatim, Direktur Jendral Kementrian Perhubungan Kelautan, Dinas PUPR Prov Jawa Barat, wakil ketua II DPRD Kabupaten Subang, unsur Forkopimda kabupaten Subang, Kepala OPD Kabupaten Subang, Camat Pusakanagara, seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Pusakanagara, para pemilik lahan yang tergabung dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ).
Dalam kunjungannya, Komisi V DPR RI langsung disambut aksi ratusan pemilik lahan yang membentangkan spanduk bertuliskan “Kami mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban asalkan harga lahan kami tidak dibayar murah.”
Rombongan komisi V DPR RI langsung memasuki Aula Kantor Camat Pusakanagara untuk berdialog dengan pemilik lahan dan mendengarkan pemaparan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan patimban sudah sejauh mana prosesnya.
Plt. Bupati Subang dalam sambutannya mengatakan pembangunan infrastruktur nasional sudah banyak dibangun di kabupaten Subang. Salah satunya di kecamatan Pusakanagara yang dalam waktu dekat akan dibangun pelabuhan international.
“Saya berpesan untuk seluruh masyarakat yang berdampak lahan tanah pelabuhan Patimban terus mengikuti arahan dari pusat untuk mengenai harga yang nanti akan di sepakati bersama,” katanya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ir. H. Digit Sosiantomo menyampaikan terimasih kepada seluruh masyarakat desa Patimban kecamatan Pusakanagara yang telah bersabar menunggu hasil keputusannya.
Pada kunjungan tersebut dibahas progres pembebasan lahan pelabuhan. DPR RI sebagai pengawas akan mengawasi pemerintah agar menjalankan SOP sesuai ketentuan dan agar tidak menyimpang.
“Saya berharap hindari kejadian yang menyimpang tersebut karena dampaknya akan merugikan seluruh masyarakat warga desa yang berdampak pembebasan lahannya,” katanya.
Adapun tujuan membangun pelabuhan baru kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI yaitu untuk mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kemampatan lalu lintas di jakarta dengan pembagian arus lalu lintas kendaraan dan menjamin keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi migas.
Sementara itu Ketua paguyuban Tani Berkah Jaya Patimban Pusakanagara Arim Suhaerim menyatakan mewakili masyarakat yang terdampak pelabuhan Patimban menyimpulkan masyarakat secara umum para petani pemilik lahan mendukung pembangunan pelabuhan asalkan harga ganti rugi pembebasan lahannya layak, adil dan mensejahterakan warga.
“Semoga bisa secepatnya ada solusi soal harga dan kami dari PTBJ dengan keras menyatakan menolak harga tanah yang ditetapkan oleh Appraisial karena kami nilai sangat tidak layak lahan kami dihargai RP.150-300 permeter persegi,” tegasnya.
Arim juga meminta Komisi V DPR RI untuk segera manggil pihak Appraisial, BPN, Kemenhublanjutkan untuk dialog bersama dengan para pemilik lahan yang tergabung dalam PTBJ.
“Komisi V DPR RI harus mau memfasilitasi kami para pemilik lahan untuk berdialog dengan semua pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan patimban, khususnya dalam memutuskan soal harga lahan kami,” pintanya.
Selepas dari kantor Aula Kecamatan Pusakanagara, rombongan Komisi V DPR RI langsung meninjau kelokasi pembangunan pelabuhan di pesisir pantai patimban. Sebelumnya Komisi V DPR RI juga meninjau proses pembangunan akses jalan menuju pelabuhan sepanjang 8,2 kilometer dengan lebar 60 meter. (ahy)
Leave a Reply