JAKARTA, Dejabar.id – Sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang kritis terhadap pemerintah terkait kebijakan penanganan pandemi dinilai baik untuk demokrasi. Sebab, sebagai juru bicara parlemen, sikap Puan tersebut membuktikan fungsi perwakilan rakyat lewat fungsi pengawasan berjalan dengan baik.
“Memang tugas DPR selain legislasi dan anggaran kan pengawasan terhadap pemerintah, fungsi checks and balances. Jadi kalau Ketua DPR dianggap kritis, memang sudah seharusnya begitu. Apalagi Ketua DPR kan speaker of the house, juru bicara parlemen yang harus menyuarakan kepentingan rakyat yang diwakili oleh 575 anggota DPR,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, di Jakarta, Kamis (29/7/2021).
Yang salah, kata Ari, justru ketika DPR tidak bersuara terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Apalagi kebijakan pemerintah ini terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 yang sudah melanda Indonesia setahun lebih dan membuat sulit hidup rakyat.
“Jadi yang salah itu kalau DPR diam saja, atau cuma jadi ‘stempel’ pemerintah seperti zaman Orde Baru. Tapi kan nyatanya tidak. Ketua DPR-nya meski satu partai dengan Presiden, tetap kritis kalau bicara soal keselamatan rakyat di tengah pandemi,” kata pembimbing disertasi di Program S3 Universitas Padjadjaran ini.
Ari menejelaskan, fungsi pengawasan parlemen lewat kritik terhadap pemerintah memang sudah menjadi hakikat DPR sebagai lembaga legislatif di negara demokrasi.
“Parlemen itu kan asal katanya ’le parle’. Bahasa Prancis yang artinya berbicara. Jadi memang sudah hakikat DPR untuk berbicara, bersuara demi kepentingan rakyat,” kata dia.
Namun, menurut Ari, suara dan kritik DPR terhadap pemerintah haruslah membangun dan demi perbaikan penyelenggaraan negara ke depan.
“Kalau saya lihat kritik Ketua DPR hampir selalu direspons oleh pemerintah. Itu artinya kritik Ketua DPR tidak asal bunyi, makanya direspons dengan baik,” kata Ari.
Sampai titik ini, menurutnya, sikap kritis Puan terhadap pemerintah terkait penanganan pandemi tidak berpengaruh apa-apa terhadap soliditas pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Sebaliknya, kritik tersebut justru bisa menjaga kepercayaan masyarakat.
“Apalagi Presiden pernah bilang agar masyarakat lebih aktif mengkritik. Kalau masyarakat saja diberi keleluasaan untuk mengkritik, apalagi DPR yang memang tugasnya mengawasi pemerintah,” kata Ari
Soal substansi kritik, Ari menilai baik pilihan-pilihan kritik Puan terhadap pemerintah yang mengedepankan hal-hal yang paling berkaitan dengan nasib dan keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19.
“Karena bicara pandemi ini memang soal hidup mati rakyat. DPR sebagai wakil rakyat, sudah sewajarnya menyoroti implementasi kebijakan pemerintah terkait pandemi yang bersentuhan langsung dengan hidup rakyat,” ujarnya.
Seperti diketahui, sikap Puan yang dinilai kritis terhadap pemerintahan Jokowi mulai jadi perbincangan di media arus utama dan media sosial. Bahkan, sebuah televisi berita mengangkat sebuah diskusi khusus mengenai masalah ini.
