DEJABAR.ID, SUBANG – Tunggakan Pemkab Subang kepada rumah sakit umum daerah (RSUD) Klas B Ciereng mencapai puluhan miliar, termasuk di dalamnya utang klaim jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang mencapai Rp8 miliar.
Ketua Panitia Khusus DPRD Subang yang membahas LPJ APBD 2018, Bangbang Irmayana usai memimpin rapat membenarkan, tunggakan Jamkesda dan Jamkesmas sudah mencapai angka Rp25 miliar.
Kondisi sudah cukup lama sehingga harus segera dituntaskan untuk kelancaran dan perbaikan pelayanan lebih baik di rumah sakit milik pemerintah tersebut.
“Apalagi Bupati Subang, Haji Ruhimat bersama Wakilnya, Agus Masykur sendiri sudah mengetahui kondisi di sana saat sidak sehingga diperlukan adanya pemikiran dari pihak terkait. Tidak menutup kemungkinan dengan besarnya keuangan di luar, berdampak rumah sakit pun berutang ke pihak ketiga,” paparnya.
Anggota Pansus dari Fraksi Partai Gerindra, Ujang Sumarna saat rapat Pansus mengungkapkan, dengan adanya piutang RSUD Ciereng sebesar Rp8 miliar terkait klaim Jamkesda akan berdampak pada layanan RSUD untuk pasien.
“Kita ingin memperjelas posisi piutang RSUD sebesar Rp8 miliar atas klaim Jamkesda. Khawatir ini justru akan berdampak pada layanan kesehatan pasien,” ungkapnya.
Selain masalah piutang RSUD, Sumarna juga mempertanyakan masalah layanan medis dan ketersediaan obat yang kerap dikeluhkan warga. Dia meminta masalah itu bisa dituntaskan secepatnya guna memberikan layanan prima terhadap pasien.
“Termasuk masalah pegawai, jumlahnya sekitar 1.000 orang, dan sekitar 500 orang tenaga administrasi. Kenapa bukan tenaga medis atau dokter ditambah lagi,” jelasnya.
Anggota DPRD dari PAN, Bobi Khaerul Anwar juga menegaskan, dari utang Rp8 miliar akan dibayarkan sekitar Rp3,5 miliar dan tentu saja terlalu kecil. Dirinya meminta, eksekutif berani menganggarkan untuk pembayaran full utang ke RSUD.
“Kenapa harus dicicil. Kenapa tidak dianggarkan sepenuhnya? Cicil atau cash, anggaran tetap saja habis. Jika muaranya untuk kepentingan rakyat, lakukan seluruhnya,” tandasnya
Plt. Dinas Kesehatan Subang, Cecep Supriatin usai mengiktui rapat mengaku berbangga dengan adanya komitmen dan dorongan dari legislatif sebagai dukungan untuk eksekutif terkait masalah Jamkesda.
Untuk Jamkesmas atau JKN sendiri masih terus dilaporkan adanya pembayaran, termasuk Jamkesda pada anggaran sekarang sudah dicanangkan berkisar setengahnya atau Rp3,5 miliar.
“Kalau keinginan dibayar full memang ada, tetapi kondisi keuangan yang tidak memungkinkan dan mudah-mudahan pada tahun anggaran mendatang bisa terlunasi dan kondisi tata administrasinya bisa lebih baik lagi, sehingga menjadi rumah sakit yang dapat dibanggakan warga Subang,” pungkasnya.(Ahy)
