Press ESC to close

Mulai 1 Agustus 2019, 5,2 Juta Peserta BPJS Kesehatan PBI akan Dinonaktifkan

  • July 31, 2019

DEJABAR.ID, CIREBON – Sebanyak 5,2 juta peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinonaktifkan atau dikeluarkan dari Penerima Bantuan Iuran (PBI), dimulai tanggal 1 Agustus 2019. Hal tersebut sudah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Bantuan Iuran Jaminan Tahun 2019 Tahap Keenam.

Menurut Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Budi M. Arief, penonaktifan kepesertaan dari PBI tersebut, karena berada di luar DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan memiliki status NIK yang tidak jelas. Yang bersangkutan selama 2014 sampai sekarang tidak pernah mengakses layanan fasilitas kesehatan yang ditentukan. Ada diantaranya yang ditemukan telah meninggal, data ganda, atau pindah ke segmen lain.

Adapun penonaktifan ini, lanjutnya, bertujuan agar peserta PBI lebih tepat sasaran, yakni orang-orang yang paling membutuhkan dengan tingkat ekonomi rendah. 

“Nantinya dari 5,2 juta yang dinonaktifkan tersebut, akan diganti dengan 5,2 juta lainnya bahkan lebih, yaitu mereka yang lebih membutuhkan dengan tingkat ekonomi rendah,” jelasnya usai sosialisasi di Kantor Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Rabu (31/7/2019).

Arief menjelaskan, BPJS Kesehatan sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa saja yang mendapatkan bantuan PBI ini. Karena menentukan apakah orang itu miskin atau menuju miskin untuk menjadi peserta PBI, sangatlah tidak mudah. Ada beberapa kriteria yang ditentukan oleh Kementrian Sosial RI, untuk yang bisa mendapatkan PBI ini.

“Kewenangannya ada di Kemensos RI, BPJS Kesehatan tidak punya kewenangan,” jelasnya.
Sedangkan menurut Kepala BPJS Cirebon, Ansharuddin, untuk wilayah kerja Kantor BPJS Cabang Cirebon, sudah ada sekitar 260 ribu peserta yang akan dinonaktifkan dari PBI. Sedangkan untuk wilayah Kota Cirebon, sudah ada sekitar 10 ribu orang.

Nantinya, lanjutnya, pihaknya akan terus mensosialisasikan terkait penonaktifan PBI ini, serta menyampaikan informasinya kepada Wakil Walikota Cirebon, Eti Herawati, yang juga selaku ketua tim penanggulangan kemiskinan.

“Kita akan minta pemerintah membuat semacam gugus tugas, mulai dari puskesmas, dinas kesehatan, dinas sosial, rumah sakit, agar mereka mempunyai data orang-orang yang tidak aktif, sehingga jika ada masalah bisa langsung ditangani,” pungkasnya.(Jfr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *