DEJABAR.ID, PANGANDARAN – Sehubungan dengan laporan, Desakan, Tuntutan dari tenaga Honorer dan Pengurus PGRI Provinsi, Kabupaten/Kota, Cabang dan Ranting dari berbagai wilayah di Indonesia terkait dengan dengan proses rekruitmen CPNS yang dirasakan tidak memberikan keadilan bagi honorer. Menanggapi hal tersebut, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) langsung mengadakan rapat pleno yang dilanjut dengan mengirimkan surat kepada Menpan-RB kemudian ditembuskan kepada Presiden Jokowi, Mendikbud, Mensesneg, BKN, Menkeu, DPR- RI, DPD-RI dan pihak terkait.
Melalui rilisannya yang masuk kedapur Redaksi dejabar.id. Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi meminta dalam jangka pendek agar rekruitmen CPNS ditunda sampai ada regulasi yang mengatur penyelesaian guru dan tenaga kependidikan honorer baik K1 yang tercecer belum diangkat maupun K2 yang namanya sudah ada dalam data base.
“Utamanya yang usianya diatas 35 tahun, karena mereka telah mengabdi puluhan tahun dan mengisi ruang-ruang kelas akibat 10 tahun tidak ada rekruitmen guru,” ucapnya.
Untuk memberikan rasa keadilan, kata Unifah, pihaknya juga meminta segera diterbitkan PP tentang P3K bagi guru, tenaga kependidikan honorer yang berusia 35 tahun ke atas yang terdata baik K1 yang tercecer maupun K2 dan dapat dilakukan oleh Pemda masing-masing.
“Dalam Peraturan Pemerintah P3K aturan disederhanakan dengan kontrak hanya sekali, dan diharapkan tenaga sukwan memperoleh jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan serta memperoleh kesempatan mengikuti sertifikasi guru dan bagi yang sudah sertifikasi sertifikatnya diakui untuk TPG,” harap Unifah.
Unifah menambahkan untuk
jangka panjang Pemerintah dan DPR-RI agar mengagendakan untuk melakukan revisi UU ASN yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada honorer untuk mengikuti rekruitmen CPNS.
“Honorer yang telah mengabdi lama dan terdata dapat mengikuti rekruitmen CPNS hingga berusia 45 tahun. Pertimbangannya karena mereka telah puluhan tahun mengabdi dan selama itu tidak ada rekruitmen hingga mereka menunggu kesempatan yang tak kunjung tiba,” cetusnya.
Unifah juga menegaskan bahwa PGRI berdiri paling depan untuk mengawal perjuangan honorer dan terus melakukan berbagai upaya agar ada solusi bagi honorer.
“Untuk itu kami menghimbau agar aksi solidaritas di tempat masing-masing dilakukan dengan tertib, simpatik, dan proses pembelajaran tetap dilakukan secara bergantian, jangan sampai kelas kosong dan anak didik kita harus tetap dilayani dengan baik. Semoga ada jalan keluar yang baik untuk teman-teman semua. Kita percaya pemerintah memikirkan dan merumuskan jalan keluar yang terbaik untuk teman-teman honorer,” tukasnya. (dry)
Leave a Reply