Pulihkan Aset Negara Triliunan, Kejati Banten Jadi Perhatian Komjak


SERANG, Dejabar.id – Prestasi yang ditorehkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten pada 2021 mendapat perhatian dari Komisi Kejaksaan (Komjak) RI. Terutama pemulihan aset keuangan kekayaan negara milik instansi pemerintah dan BUMN dengan total sebesar Rp. 59.094.331.795.362.

“Suatu nilai asset yang jumlahnya cukup signifikan, dan pencapaian ini merupakan wujud penegakan hukum yang mengakomidir asas kemanfataan, di samping kepastian hukum dan keadilan di sisi lain,” ujar Ibnu Majah Anggota Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Senin (17/1/2022).

Pemulihan asset ini dilakukan oleh Kejati Banten dibawah kepemimpinan Reda Manthovani, terutama dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) Kejati Banten.

“Saya berharap, upaya ini dapat terus dilakukan dan dipacu pada kasus korupsi lainnya. Oleh karena itu, tindakan represif sebagai efek jera melalui pemenjaraan, perlu dibarengi dengan pemenuhan asas kemanfaataan, utk negara terutama dlm rangka mendorong pemulihan ekokomi yg sangat dinanti-nanti,” pungkasnya.

Pemulihan asset senilai Rp 59 triliun ini, berawal dari permohonan PT KS atas tanah hamparan hak pengelolaan. PT KS mendapat pelimpahan tanah hamparan itu dari negara sejak tahun 1960. Nilainya berkembang dan sekarang jika dikonversikan menjadi Rp 59 triliun.

Namun, sejak tahun 2018 ada pihak ketiga yang mengklaim tanah PT KS itu. Bidang Perdata dan TUN lalu mendampingi PT KS dalam proses pengembalian aset.

Tanah hamparan itu lanjutnya akan diinvestasikan untuk pembangunan pabrik petrokimia PT LOTTE Chemical. Sehingga membantu investasi yang akan dipakai Chemical LOTTE. Sehingga pemulihan itu perolehan aset tahun 1960 yang diperkirakan sekarang Rp 59 triliun.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

– BPKAD Provinsi Banten Rp10.891.000.000,

– PT. Krakatau Steel (Persero), Rp59.000.000.000.000,

– Bapenda Prov. Banten, Rp 1.500.000.000,

– Bank BJB sebesar Rp160.000.000,

– PT. Pelindo II Rp733.297.888,

– PT. Telkom Rp 268.964.474,

– Fasos Fasum Tangerang Raya Rp 69.838.533.000.-

“Semua ini adalah bukti keseriusan kami dalam menegakkan hukum dan menjaga aset Negara agar tidak disalahgunakan oleh oknum. Tentunya dengan kerjasama dari berbagai pihak, kami berharap bisa menjaga kedaulatan hokum di Banten,” pungkas Kepala Kejati Banten, Reda Mantovani.

Perlunya Pembinaan Hukum

Sementara itu Asisten Intel Kejati Banten, Adhyaksa Darma Yulianto dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Gawekuta Institute, Senin (17/1) mengatakan, perlunya pendekatan kepada masyarakat dalam melaksanakan tindak penegakan hukum.

Menurutnya, dengan cara tersebut kepedulian dan kepatuhan masyarakat pada hukum meningkat. “Kami hadir sebagai pemberi penerangan terhadap hukum dan penindakan,” ujar Adhyaksa.

Adhyaksa menambahkan, dalam melakukan penindakan pihaknya selalu mengupayakan perbaikan sistem. “Kami penegak hukum, dalam melakukan penindakan selalu dibarengi dengan upaya perubahan sistem dari tidak baik menjadi lebih baik. Jadi tidak hanya tidak hanya ditindak, tetapi kita beri pembinaan agar tidak terulang lagi penyimpangan hukum,” ucapnya.

“Kami membuka ruang untuk pendampingan dalam proyek strategis daerah (psd). Kami berharap pada mereka yang melakukan pembangunan tidak melakukan penyimpangan,” tambahnya. []