JAKARTA,- Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyoroti rencana pengaktifan polisi siber yang diusulkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.
Menurut Hasanuddin, jika tujuan utama rencana pengaktifan polisi siber untuk mengurangi maraknya peredaran berita bohong dan ujaran kebencian maka hal tersebut patut diapresiasi.
“Saya kira secara umum patut diapresiasi. Meskipun demikian, ada dua catatan yang harus diperhatikan,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/12).
Catatan pertama, kata Hasanuddin, polisi siber ini jangan justru menambah jumlah aktor yang bertanggung jawab dalam keamanan siber.
Karena, imbuhnya, Bareskrim Polri sudah memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber, bahkan sejak 2019 sudah ada Patroli Siber.
“Apakah polisi siber yg dimaksud oleh Menkopolhukam itu berbeda dengan yang sudah ada di Polri? Kemudian, jika memang polisi siber nanti merupakan organisasi baru, seperti apa kedudukan dan hubungannya dengan Kementerian kominfo dan BSSN yang juga punya wewenang menjaga keamanan siber?,” cetus politisi PDI Perjuangan ini.
Hasanuddin menambahkan, catatan kedua, di negara manapun mengurangi peredaran berita bohong atau ujaran kebencian tidak cukup hanya dengan menangkap orang.
Ia menyarankan Pemerintah sebaiknya juga semakin mengintensifkan kampanye atau sosialisasi anti-hoax secara masif, khususnya ke generasi muda kita.
“Bagaimana pun juga, lebih baik mencegah daripada hanya mengobati,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah ingin mengaktifkan polisi siber.
Menurut Mahfud, pembentukan polisi siber ini didasari adanya fenomena masyarakat yang gampang sekali main ancam di media sosial. [mae]
