DEJABAR.ID, BANDUNG – Permasalahan PPDB tiap tahun selalu menjadi perbincangan hangat. DPRD Jabar mencatat saat ini menerima 36 laporan dari masyarakat.
Salah satunya upaya pemalsuan domisili. Sekretaris Komisi IV, Abdul Hadi, mengatakan ada 36 laporan mengenai pemalsuan domisili. Artinya ada sejumlah pemdaftar SMA Negeri yang menumpang KK di domisili tertentu untuk mengakali zonasi.
“Saat ini saya sudah menyerahkan laporan tersebut kepada Disdukcapil dan Satpol PP untuk ditelusuri. Ada domisili yang banyak KK tapi tidak tinggal di sana,” ujarnya kepada reporter Dejabar saat usai hadir dalam sidang DPRD di Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kamis (27/6/2019).
Abdul Hadi mengatakan bahwasanya Surat Keterangan dari Menteri tidak boleh diubah. Kalaupun ingin diubah menunggu PPDB selesai.
Ia juga menjelaskan bahwasanya sejauh ini kecurangan PPDB paling banyak ditemukan di Kota Bandung. Berdasarkan Tim Investigasi PPDB Jabar 2019 menemukan ada 10 Kartu Keluarga yang mencurigakan.
“Data yang didapat nanti akan kami rekap dan disampaikan ke sekolah untuk dipersuasif,” tutupnya.(Eca)
Leave a Reply