DEJABAR.ID, BANDUNG- Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna, memastikan pelayanan kesehatan di Kota Bandung tak pandang mulu mata.i
Dikatakan Ema, ketika melakukan rapat kerja sama bersama Forum Kemitraan Kesehatan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Rabu(22/5/2019), layanan dasar administrasi harus berjalan sesuai dengan koridornya.
“Untuk layanan dasar saya tidak ingin bicara administrasi. Untuk layanan dasar semua yang tinggal di Kota Bandung harus terlayani dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya sebagai kota besar, Kota Bandung sangat banyak dihuni dari luar daerah. Banyak mahasidwa yang menuntut ilmu bahkan para pekerja lain.
Ema menjelaskan Kota Bandung sudah memiliki 80 puskesmas tapi belum memiliki fasilitas rawat inap.
“Memang kita sudah memiliki 80 puskesmas cuma belum memiliki fasilitas rawat inap. Nah ini yang menjadi upaya kita,” lanjutnya.
Pada rapat tersebut juga dihadiri para stakeholder mulai dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapetlibang), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja hingga Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Jawa Barat.
Masalah pelayanan BPJS kesetahatan rumah sakit, Ema mengaku banyak menerima aspirasi dan keluhan warga mengenai perbedaan layanan rumah sakit terhadap BPJS.
“Jangan sampai ada keluhan pasien BPJS yang justru memiliki asuransi kesehatan tapi tidak mendapat pelayanan yang optimal,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita, sepakat dengan hal itu. Menurutnya, pihaknya sudah menyusun standar prosedur bila rumah sakit rujukan penuh. Pihak rumah sakitlah yang harus mencarikan ruangan kosong dirumah sakit lain.
“Kita terus dorong agar warga kita terdaftar di BPJS. Dinkes sendiri sudah mengalokasikan anggaran bagi warga Bandung yang terdaftar sebagai keluarga miskin agar mendapat pelayanan kesehatan gratis,” tutupnya.(Eca)
Leave a Reply