DEJABAR. ID – Pernyataan Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun terkait imbauan kesiapsiagaan darurat selama tujuh hari, termasuk anjuran menyiapkan panic kit, menuai polemik luas di ruang publik.
Di tengah gejolak geopolitik global, narasi tersebut justru dinilai berpotensi memicu kepanikan yang tidak proporsional, terutama karena Indonesia saat ini tidak berada dalam kondisi darurat perang atau mobilisasi nasional.
Sorotan tajam datang dari komika sekaligus pengamat sosial Pandji Pragiwaksono. Melalui satire politiknya, Pandji mengkritik keras pesan kesiapsiagaan ala panic kit yang dianggap tidak kontekstual dengan kondisi Indonesia.
Bahkan, ia menyebut sebagian masyarakat yang menelan mentah-mentah imbauan tersebut sebagai “oon”, sebuah sindiran yang kemudian memicu kontroversi lanjutan.
Kritik Pandji: Jenderal Bintang Tiga Tak Semestinya Bangun Narasi Alarm
Pandji menilai, sebagai seorang purnawirawan jenderal bintang tiga, Dharma Pongrekun seharusnya memahami betul dampak psikologis dari komunikasi publik yang bernuansa alarm.
Menurutnya, imbauan bersifat darurat tanpa indikator ancaman yang jelas justru melemahkan ketenangan publik, bukan memperkuat kesiapsiagaan nasional.
Sindiran Pandji semakin tajam ketika dikaitkan dengan perolehan suara Dharma Pongrekun dalam Pilkada Jakarta yang berada di kisaran 10 persen.
Bagi Pandji, fenomena tersebut mencerminkan persoalan literasi publik, di mana narasi berbasis ketakutan masih bisa mendapatkan simpati sebagian masyarakat.
Meski dibungkus humor, kritik Pandji sejatinya mengarah pada isu yang lebih substansial: tanggung jawab figur publik dalam membangun narasi krisis.
Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh diterjemahkan menjadi aksi impulsif yang justru membuat masyarakat panik atau terlihat naif.
Panic Kit Dinilai Tak Relevan dengan Kondisi Indonesia
Imbauan panic kit yang digaungkan Dharma Pongrekun dikaitkan dengan potensi gangguan layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan sistem keuangan akibat bencana alam atau krisis nonmiliter.
Namun, banyak pihak menilai pendekatan tersebut tidak relevan dengan situasi Indonesia saat ini.
Berbeda dengan sejumlah negara Eropa atau kawasan Timur Tengah yang menghadapi ancaman konflik bersenjata secara langsung, Indonesia masih berada dalam kondisi relatif stabil.
Tidak ada indikasi serangan militer langsung, dan setiap keputusan terkait perang atau mobilisasi nasional harus melalui mekanisme konstitusional dengan persetujuan DPR sesuai UUD 1945.
Dalam konteks ini, konsep siaga nasional seharusnya dimaknai sebagai kesiapan negara secara struktural dan institusional, bukan ajakan individual yang berpotensi memicu panic buying atau ketakutan massal.
Kontras dengan Pendekatan Presiden Prabowo Subianto
Di tengah polemik tersebut, pendekatan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto justru dinilai lebih tenang dan terukur.
Alih-alih membangun narasi darurat, Prabowo memilih memperkuat ketahanan nasional secara sistematis dan konstitusional.
Langkah strategis yang ditempuh pemerintah antara lain:
- Penguatan swasembada pangan untuk menjaga stabilitas nasional di tengah disrupsi global
- Kemandirian energi berbasis sumber daya domestik
- Modernisasi pertahanan yang terukur, tanpa menebar ketakutan publik
- Pendekatan konstitusional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional
Pendekatan ini menunjukkan kontras yang jelas dengan narasi panic kit.
Negara hadir melalui kebijakan nyata dan fondasi jangka panjang, bukan melalui alarm sosial yang berisiko kontraproduktif.
Kritik Pandji dan Pentingnya Literasi Publik
Polemik antara Pandji Pragiwaksono dan Dharma Pongrekun sejatinya membuka diskusi yang lebih luas tentang literasi publik dan tanggung jawab komunikasi figur publik.
Kritik Pandji, meski disampaikan lewat satire, menyoroti bahaya narasi kesiapsiagaan yang tidak kontekstual dan berpotensi menyesatkan masyarakat.
Di tengah krisis global, Indonesia membutuhkan ketenangan kolektif dan kebijakan berbasis data, bukan imbauan yang memicu kepanikan.
Pendekatan Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan nasional terukur menjadi contoh bahwa kesiapsiagaan sejati dibangun melalui kebijakan negara, bukan melalui narasi alarm yang mudah dipatahkan oleh kritik publik.
Leave a Reply