Tagih Janji Bupati, Forum Masyarakat Korban Gempa Gelar Audensi di DPRD


DEJABAR.ID, PANGANDARAN – Puluhan warga Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Gempa Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dibawah naungan Kordinator Lapangan Dasta mendatangi gedung DPRD Pangandaran, Rabu (19/9/2018).
Kedatangan massa dari FMKG ke gedung DPRD untuk audensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran. Puluhan massa langsung diterima oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pangandaran Jajang Ismail didampingi oleh Sekertaris komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran Jalaludin.
Ketua BPD Desa Wonoharjo Dede Suprapto menyampaikan aspirasi kami kepada DPRD sebagai wakil rakyat untuk membantu berbagai keluhan rakyatnya. Dalam kesempatan audensi ini kami ingin mengatakan bahwa pada tahun 2017 lalu bapak Bupati Pangandaran menjanjikan akan memberikan bantuan kepada korban gempa bumi.
“Dengan adanya janji dari Bupati Pangandaran banyak dari masyarakat korban gempa di wonoharjo membangun kembali rumahnya dengan cara berhutang kepada toko matrial setempat yang slot pembayarannya menunggu bantuan dari Pemerintah setempat,” ujarnya.
Dari awal pendataan, kata Dede, jumlah korban gempa di Desa Wonoharjo sebanyak 400 rumah. Namun setelah dilakukan veripikasi dari Pemda Pangandaran menjadi 23 rumah yang sudah menerima bantuan dari Kemensos-RI.
“Saat ini ada korban gempa sebanyak 176 rumah dari semua kriteria yang belum menerima bantuan. Sedangkan dari Kemensos RI yang menerima bantuan hanya kriteria rusak berat saja. Sementara ini yang 176 rumah belum menerima bantuan akan tetapi sudah berhutang matrial untuk membangun rumahnya yang menjadi korban gempa,” tambah Dede.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinsos Tjomi Suryadi mengaku pihaknya bekerjasama dengan DPKPB, Kesra, dan Dinas PU untuk pendataan kriteria rusak berat, sedang dan ringan.
“Jumlah yang rusak berat sebanyak 351 rumah dan itu yang menerima bantuan karena kriterianya hanya rusak berat saja dan anggarannya mencapai Rp 4,5 miliar,” kata Tjomi.
Sedangkan, Kepala DPKPB Kabupaten Pangandaran, Nana Ruhena menjelaskan bahwa pada waktu bencana gempa 15 Desember 2017 tercatat 3.541 rumah dengan kriteria rusak berat 317 rumah, rusak sedang 938 rumah dan rusak ringan 2.216 rumah.
“Sampai saat ini dana sebesar Rp 1.5 M anggaran tak terduga di DPKPB. Pada waktu itu kami membuat permohonan dan berangkat langsung bersama Bupati ke Kemensos-RI namun tidak bertemu,” ungkap Nana.
Nana mengaku pada pemberangkatan yang kedua kalinya dirinya bersama Bupati berhasil ketemu dengan Dirjen Kemensos-RI.
“Setelah di veripikasi oleh tim Kabupaten sekitar bulan April setelah bencana gempa dengan jumlah 351 rumah yang menerima bantuan dengan anggaran Rp 4,5 miliar,” paparnya.
Hasil kesimpulan audensi tersebut.Dari total Lk. 4006 korban Bencana alam gempa bumi, Banjir dan Longsor dengan kategori Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan, semua data hasil verifikasi tsb telah di ajukan kepada Kemensos RI, namun realisasi dari Kemensos RI yg mendapatkan bantuan hanya korban bencana yg masuk dalam kategori Berat sebanyak Lk. 351 korban.
Sekretaris Komisi I DPRD Pangandaran, Jalaludin menegaskan bahwa pihak DPRD akan berkoordinasi dengan Pemda Pangandaran untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dan mengalokasikan slot anggaran yang dapat digunakan untuk penyaluran bantuan bagi korban bencana alam.
“Selain itu kami juga akan melaksanakan verivikasi lanjutan baik kepada korban bencana alam maupun toko material yang dihutangi oleh masyarakat korban bencana alam,” tegasnya.
Audensi tersebut dihadiri Anggota komisi I DPRD Pangandaran, Asikin, Jajang mustofa dan Sutarya, Kabag Kesra Pangandaran Agus Amsar, Kepala DPKPB Pangandaran Nana Ruhena,
Sekertaris Dinsos Tjomi Suryadi, Sekmat Pangandaran Bangi, Kades Wonoharjo Zaenal Mustofa dan Ketua BPD Desa Wonoharjo Dede Suprapto. (dry)