Tahun 2021, Bedi Budiman Dorong Optimalisasi Peran Kesbangpol


Ketua Komisi I DPRD Jabar Fraksi PDI Perjuangan Bedi Budiman (foto:ist)

BANDUNG,- Di awal tahun 2021, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Bedi Budiman menyampaikan sejumlah catatan mulai dari aspek pemerintahan hingga sosial politik.

Bedi menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam hal ini Gubernur Ridwan Kamil serta dinamika yang terjadi selama tahun 2020.

“Di awal pemerintahan, Gubernur masih beradaptasi baik internal maupun interaksi dengan legislatif,” kata politisi PDI Perjuangan ini, Jumat (1/1).

Menurut Bedi, dalam fase tersebut sempat terjadi dinamika antara Gubernur dan legislatif. Malahan, kata dia, fraksi yang dulu mendukung Gubernur pada Pilgub, justru paling vokal mengkritisi, bahkan sempat ada wacana interplasi.

“Pada periode awal mestinya Gubernur ikuti saja nature politiknya. Jadi kalo dia (gubernur,red) punya pengusung mestinya dipelihara sehingga ada sinergitas, jadi terlihat jelas mana fraksi mengkritisi mana yang mendukung. Sempat terjadi dinamika, namun seiring waktu bisa diatasi,” tuturnya.

Kemudian, kata Bedi, fase selanjutnya ketika Indonesia dilanda covid-19. Pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia dari awal hingga akhir tahun 2020 memberikan dampak serius kepada seluruh aktifitas.

Hal ini, sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah daerah sejauh mana konsistensi menangani penularan COVID-19 dan masyarakat yang terpuruk akibat pandemi.

“Di awal pandemi, ternyata Pemprov Jabar mengalami kesulitan dalam hal koordinasi dengan jajaran pemerintah kabupaten kota untuk menyalurkan bantuan sosial. Kesulitannya adalah mengenai data dasar penduduk miskin yang berbeda-beda, dari Disdukcapil segini, BPS segini, data Dinsos berbeda lagi sehinga ada tumpang tindih,” beber Bedi.

Selain itu, kata Bedi, Pemprov juga di awal pandemi membuat plafon dari suatu kajian terkait data jumlah miskin baru (misbar) yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurutnya, angka misbar ini muncul setelah pandemi covid-19 menghantam sejumlah sektor utamanya usaha mikro dan kecil diantaranya bidang perdagangan dan jasa, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, pariwisata, transportasi serta industri.

“Tetapi, data misbar ini tak singkron dengan data di level pemerintahan yang terendah misalnya rt dan rw. Banyak orang miskin baru tetapi data yang dipakai data lama, padahal kan kemiskinan itu dinamis. Akibat data tidak diperbarui selama bertahun-tahun, terjadilah akumulasi atau tumpang tindih calon penerima bansos,” ujarnya.

Akibatnya, kata dia, petugas yang mengumpulkan data mendapat komplain dari masyarakat. Bahkan, imbuh Bedi, sempat terjadi sejumlah Kepala Desa tak mau mendapatkan bansos dari Pemda, lagipula misalnya terdata 3000 tapi realisasinya hanya 100.

Hal ini, lanjut Bedi, menjadi persoalan. DPRD Jabar dalam hal ini Komisi I, imbuhnya, terus melakukan upaya dan mengkritisi agar data penerima bansos ini mendekati jumlah penerima, misalnya dari 100 persen terealisasi 85 persen juga sudah bagus.

“Kemudian dilakukan cleansing data, yakni dengan satu sistem dari Diskominfo membuat formula duplikasi antara bantuan pusat dan bantuan propinsi dipisahkan sehingga penerimanya bukan itu-itu saja. Disini baru terasa bahwa koordinasi itu sangat penting,” tuturnya.

Soal lain yang disoroti Bedi adalah keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang dibentuk Gubernur Ridwan Kamil terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dari laporan yang diterimanya, TAP yang berisi pihak eksternal atau non ASN ini dinilai telah mengintervensi terlalu jauh bahkan ditugasi mengatur dan mengawasi kinerja OPD.

“TAP ini bisa dibilang satuan khusus untuk mengendorse program-program yang diinginkan gubernur agar bisa dipahami dan dilaksanakan oleh dinas. Banyak laporan bahwa keberadaan TAP menyebabkan overlapping dan sebagainya. Bahkan dalam pandangan umum fraksi-fraksi ini banyak sekali menyoroti tentang persoalan TAP ini,” papar Bedi.

Ia menyebut, setelah didalami dan mengonfirmasi langsung kepada Kepala Dinas apakah kehadiran TAP ini mengganggu kinerja ASN tak ada yang memberikan informasi jelas.

“Mungkin ini persoalan etika atau attitude, karena bisa saja ada TAP yang sok jago. Tapi disisi lain saya mencoba untuk memahami keadaan, bahwa Gubernur menginginkan akselerasi tapi aparatur juga ada yang langsung memahami kemauan gubernur, ada juga yang lelet dsb. Kami juga terus mengkritisi, cek and balance agar ada solusi,” tuturnya.

Tak kalah penting, Bedi juga menyoroti soal kondisi sosial politik di Jawa Barat yang menurutnya cukup rawan politik identitas. Ia menilai sesungguhnya kondisi sosial politik Jabar cukup stabil tetapi ada residu dari pusat.

“Ekses dari dinamika politik pusat misalnya politik identitas, di Jabar terasa ada reaksi di beberapa tempat, ada resonansi ke daerah ada getarannya, yang menurut hemat saya harus disikapi apalagi ini menyangkut politik identitas,” tegasnya.

Ia mengatakan, dinamika politik ini tak hanya terjadi 5 tahun sekali atau menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres). Ia memberi contoh, hari ini Pilpres selesai, besoknya sudah muncul survei capres lagi.

“Makanya dinamika politik selalu ada. Kami dari legislatif berupaya agar Pemprov melek terhadap kondisi itu. Atas nama demokrasi, memang membuat seseorang atau kelompok mengekpresikan pilihannya, tapi kemudian bila kita tidak memiliki kesigapan atau intrumen yang memadai akhirnya kita menjadi terkaget-kaget saja dengan adanya dinamika sosial politik yang ada di masyarakat,” paparnya.

Atas dasar itu, kata Bedi, Komisi I ingin memerankan secara penuh fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Selama ini, sambungnya, Kesbangpol adalah badan yang dikelasduakan, karena dianggapnya politik itu urusan pusat, tapi sekarang sudah tak bisa lagi.

“Karena justru tindakan preventif paling strategis dan normatif itu adalah di Pemerintah Daerah sebagai intrumen sipil,” tuturnya.

Menurutnya, bila institusi TNI/Polri memiliki keterbatasan untuk mendeteksi satu gejolak politik, tetapi Pemda memiliki fungsi pembinaan untuk aparatur yang lebih luas, luwes dan elegan.

“Kami di Komisi I ingin mengoptimalkan peran Kesbangpol dan kemudian gubernur merespon. Kami ingin Kesbangpol lebih bergaung, apalagi di kab kota, harus dianggarkan. Jangan sampai anggaran daerah habis untuk pegawai, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur membuat kita abai untuk urusan sosial politik, padahal ini sangat penting,” bebernya.

Menurutnya, penyebaran paham radikalisme diduga marak terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ironisnya, penyebaran juga menyasar hingga instansi pemerintah.

Bedi menyebut Provinsi Jawa Barat sering mendapat stigma daerah intoleran akibat tingginya radikalisme. Bahkan, dalam Indeks Kerukunan yang dirilis Kemenag tahun lalu, Jawa Barat menempati posisi 3 terbawah (skor 68,5), hanya lebih baik dari Sumatera Barat (64,4), dan Aceh (60,2).

“Bahkan temuan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut banyak aparatur sipil negara (ASN) yang tak suka Pancasila. Padahal, Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah final dan seharusnya para PNS itu jadi pihak pertama yang membumikannya kepada segenap warga negara Indonesia,” tegasnya.

Hal inilah, ujar Bedi, yang menjadi dasar Komisi I mendorong Pemprov Jabar dalam hal ini Kesbangpol untuk melakukan terobosan. Kesbangpol, tegas Bedi, harus menjadi centre of excellen sesuai nomenklatur kesatuan bangsa dan politik.

“Jadi politik yang dimaksud bukan politik gubernur, bukan politik DPRD, bukan warna saya bukan warna gubernur, tapi politik kenegaraan sesuai dengan ideologi Pancasila, toleransi, kebinekaan, itu yang harus jadi tugas pemerintah,” tukasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengingatkan Pemprov dan seluruh mitra kerja Komisi I, salah satunya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jabar untuk memasukkan muatan-muatan dan ideologi kenegaraan.

“Sebagai ASN tidak hanya persoalan skill tapi harus punya value, karena ia digaji oleh rakyat oleh negara. Aparatur harus mempertahankan negara ini bersama TNI/Polri. ASN harus menjamin kelangsungan negara jangan dibuat malah jadi berbelok valuenya atau ikut terpapar radikalisme,” katanya.

Selain itu, kata Bedi, pihaknya juga menginisiasi sejumlah terobosan diantaranya melakukan sosialisasi 4 pilar yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tak diduga, imbuhnya, seluruh fraksi merasakan respon positif dari masyarakat karena ini yang pertama dilakukan oleh DPRD daerah melakukan sosialisasi 4 pilar seperti MPR.

“Masyarakat juga menantikan sosialisasi 4 pilar ini. Kesimpulan saya tanpa disadari sejak reformasi, persoalan nilai-nilai kenegaraan ideologi ini terabaikan selama 20 tahun. Tak heran bila dimasyarakat ada generasi yang valuenya atau ideologinya tergeser oleh value lain, yang bertentangan dengan semangat Pancasila termasuk terpapar radikalisme,” bebernya.

Ia menegaskan value lain yang dimaksud ini menyerang sendi-sendii NKRI yakni Bhineka Tunggal Ika yang akibatnya menyulut sentimen politik untuk mendapatkan dukungan dengan identitas.

“Politik identitas ini paling murah costnya, di jaman Perang Eropa juga melakukan sentimen identitas untuk mendapat dukungan. Nah soal politik identitas ini juga kami ingatkan dalam sosialisasi 4 pilar tersebut,” ungkapnya.

Bedi juga menyampaikan apresiasi terhadap peran TNI, Polri dan Kejati yang tergabung dalam Gugus Tugas Covid-19. Ia juga menyampaikan hingga saat ini pandemi covid-19 khususnya di Jawa Barat masih dapat dikendalikan sesuai dengan falsafah Jabar sabilulungan dan gotong royong.

Ia juga mengucapkan syukur Pilkada Serentak yang sempat dikhawatirkan menimbulkan klaster baru, ternyata bisa dilalui bersama dan berjalan kondusif dengan menerapkan protokol kesehatan yang sama-sama dilakukan oleh penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, paslon dan timnya, parpol, serta media massa yang turut melakukan sosialisasi.

“Alhamdullilah semua berjalan lancar. Apresiasi untuk TNI/Polri dan Kejati Jabar dalam melakukan perannya di masa pandemi. Kami di legislatif membuat regulasi dan mengkritisi agar penanganan covid termasuk pemulihan ekonomi berlansung sesuai dengan yang diharapkan, tidak bermaksud untuk menjatuhkan tapi hanya cek and balance,” bebernya.

Terakhir, Bedi juga menyebut setelah tensi politik sempat naik gegara kepulangan Rizieq Shihab (RS) kini sudah reda lantaran pemerintah bertindak cepat dan tegas.

Hal ini membuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo alias Jokowi naik berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), termasuk juga menasbihkan PDI Perjuangan sebagai partai politik yang mendapat dukungan tertinggi dari rakyat sebesar 31,3%.

“Hasil survei ini merupakan petunjuk penting bahwa mayoritas publik memercayai Presiden Jokowi, baik sebelum atau di masa pandemi covid-19. Dan ini bukan hanya performa Presiden Jokowi saja tapi juga dibantu oleh pimpinan daerah termasuk di Jawa Barat yang kini telah berjalan on the track,” tandasnya. [mae]