DEJABAR.ID, BANDUNG – Pernyataan calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto terkait anggaran Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dalam debat keempat Pilpres 2019 pada Sabtu (30/3/2019) malam menuai beragam komentar.
Dalam debat Prabowo memberikan tanggaan soal masalah pengadaan Alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI dan Alat Material Khusus (Almatsus).
Prabowo menyinggung minimnya anggaran persenjataan negara sebagai bahan untuk melindungi kekayaan negara. Namun hal tersebut dibantah oleh politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin.
TB Hasanuddin pun menyayangkan Prabowo yang mantan jenderal tersebut yang tidak memahami sistem pertahanan negara Indonesia dengan baik.
“Ada kesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa sistem pertahanan kita mengarah kepada sistem pertahanan ofensif aktif padahal sesungguhnya strategi pertahanan kita adalah defensif aktif sesuai dengan undang-undang pertahanan dan UUD 1945,” ujar Hasanuddin yang juga seorang mantan perwira tinggi TNI-AD ini.
Hasanuddin mengatakan, apa yang disampaikan oleh Jokowi sudah sesuai dengan undang-undang, dalam sistem defensif aktif maka setiap jengkal wilayah NKRI harus bisa dikontrol dengan sistem senjata modern antara lain melakukan pengawasan dengan radar.
“Radar harus menjadi “cctvnya” NKRI. Radar kemudian dihubungkan dengan satuan-satuan pemukul yang bergerak setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan besarnya ancaman,” jelasnya.
Hasanuddin menambahkan, guna membangun Tentara Nasional Indonesia yang efektif dan modern, Jokowi sudah sesuai dengan tracknya bahwa setiap pengadaan alutsista wajib melibatkan industri strategis dalam negeri dan melakukan alih teknologi secara berjenjang sampai dengan mampu membuat alutsista secara mandiri. “Ini sesuai dengan Undang-undang tentang Industri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012,” tuturnya.(red)
Leave a Reply