SUBANG – Rencana pemindahan ibu kota Negara, Masyarakat Sunda menyampaikan Maklumat Sunda 2022. Dalam Maklumat tersebut, terdapat beberapa tuntutan diantaranya menuntut pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi Sunda dan Otonomi khusus.
Selain itu Isi dari Maklumat Sunda 2022, terdiri dari tuntutan agar Provinsi Jawa Barat, jadi Provinsi Sunda, Patimban jadi Pelabuhan Agraria dan Industri serta Mega Proyek dan Investasi Nasional, harus membawa rakyat Sunda sejahtera, tidak tersingkir dari wilayahnya.
Salah seorang, tokoh Sunda, Hj.Popong Otje Junjunan, kepada awak media menyatakan, bahwa dengan disetujuinya Undang-undang IKN, terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan
“Dengan dipindahkannya Ibu Kota Negara, Para tokoh dan Intelektual Sunda, harus mulai memikirkan konsep integrasi wilayah Jabar, Banten, DKI Jakarta, melalui konsepsi otonomi khusus Sunda Raya 3 Provinsi” ucapnya
Sementara itu tokoh, Rahyang Mandalajati Evi Silviadi, dalam kesempatan itu juga menambahkan, bahwa dalam setuasi sekarang ini, Sunda mempunyai kepentingan presentatif untuk keberadaan Provinsi Jawa Barat, bisa berganti nama.
” Dengan berganti nama menjadi provinsi Sunda, menjadi cita-cita warga Sunda, sekaligusengembalikan kejayaan Sunda”ujarnya
Menurut Evi, bisa mengembalikan kejayaan budaya Sunda, dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, seperti tempo dulu tahun 700an,
“Tahun 700an Sunda berjaya dibawah kekuasaan kerajaan bahwa Padjajaran, yang menjadi acuan untuk kembali ke mengbalikan kearifan lokal Sunda”ungkapnya
Sementara itu di tempat yang sama, Ketua DPD RI Dr. (Hc) Ir. H. Aa LaNyalla Mahmud Mataliti, menyatakan, bahwa kewajiban DPD RI untuk menerima aspirasi dari warga Sunda ini.
“Aspirasi masyarakat Sunda yang ingin mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi Sunda, akan kami perjuangkan dan sampaika kepada Presiden RI Joko Widodo” ucapnya
Selain itu ketua DPD RI juga mendukung keinginan masyarakat Sunda mendapatkan otonomi khusus seperti Jogyakarta, Papua dan Aceh
“Jawa Barat itu sebagai salah satu provinsi terbanyak penduduknya,banyak juga potensi alamnya, sehingga sangat perlu mendapatkan otonomi khusus untuk mengelola SDA dan SDM agar Jabar khususnya orang Sunda bisa membangun wilayahnya jadi lebih maju” ungkapnya
Kegiatan Maklumat Sunda juga dihadiri langsung oleh Ketua DPD RI Dr (Hc) Ir. H. Aa LaNyalla Mahmud Mataliti yang didampingi beberapa anggota DPD RI, yaitu Dra. Hj. Eni Sumarni, M.Kes, H. Asep Hidayat (DPD RI Jawa Barat) dan H. Dharma Setiawan (DPD RI Kepulauan Riau) serta dihadiri oleh para Tokoh Tatar Sunda, Dra. Hj. Popong Otje Djunjunan, Mayjen (Purn) Iwan Sulanjana, Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin, Drs. Ernawan Kusumaatmadja, MBA, Rd. Holil Aksan Umarzein, KH. Fawaid Abdul Qudus, KH. Eep Nuruddin (Ketua Jatman Jabar), Darsa Wibisaksana (Ketua Perpadi Jabar) dan Avi Taufik Hidayat (Ketua Kongres Sunda 2022). (ahy)
Leave a Reply