Wacana Pemulangan ISIS ke Indonesia, Maman Imanulhaq: Jokowi Harus Kaji Ulang


Dejabar.id, Majalengka – Rencana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai mantan anggota Islam di Irak dan Syuriah (ISIS) ke Indonesia menimbulkan beberapa komentar dari berbagai lapisan masyarakat.

Seperti halnya, anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Maman Imanulhaq yang menyatakan bahwa kepulangan anggota ISIS ke Indonesia bagaikan memelihara api di dalam sekam padi. Yang nanti, dikemudian hari menjadi bencana bagi bangsa sendiri.

“Saya menyarankan kepada Pemerintah khusunya kepada pak Presiden Jokowi untuk mengkaji ulang terkait dipulangkannya WNI mantan anggota ISIS, karena akan membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup bangsa,” ujar Maman selepas kegiatan Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji, di Majalengka, Senin (10/2/2020).

Menurut Maman, bahwa pemerintah harus mengkaji ulang terkait dipulangkannya WNI sebagai mantan anggota ISIS. Sebab, kata dia, rencana itu dinilai dapat merugikan negara atau bangsa itu sendiri.

“Kita tidak bisa memungkiri bahwa para anggota ISIS itu memiliki ideologi yang kuat dan tidak bisa dirubah lagi, apalagi sangat bertentangan dengan Ideologi negara kita yaitu Pancasila,” ujarnya.

Dikatakan pria yang juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Mizan itu menegaskan, bahwa pemerintah harus mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan para mantan ISIS tersebut.

Jangan sampai, lanjut dia, terpaku pada masalah Hak Asasi Manusia (HAM), karena selama ini para anggota ISIS tersebut telah banyak melanggar HAM.

“Pemerintah harus tegas terhadap para mantan anggota ISIS, jangan terpaku pada masalah melanggar HAM, toh pada nyatanya mereka itu yang sudah banyak melanggar HAM di Syuriah sana,” tandasnya.

Maman berpendapat, saat ini yang harus dilakukan pemerintah terkait pemulangan ISIS ke Indonesia, yakni harus mampu mengadili jangan sampai negara lain cemburu dalam pemulangan tersebut.

Adapun terkait yang menjadi korban bisa saja dipulangkan, namun harus melalui observasi yang ketat agar tidak terjadi sumber masalah toleransi di Negara Kesatauan Republik Indonesia (NKRI).

“Untuk orang yang menjadi korban, baru pemerintah bisa memulangkan WNI ke NKRI ini, akan tetapi harus melalui observasi yang ketat agar tidak kembali pada ideologi Pancasila yang kuat,” pungkasnya. (jja)